Pendanaan Tak Disahkan, Pemerintah AS Shutdown Sementara

WASHINGTON – Pemerintah Amerika Serikat (AS) mengalami penutupan (shutdown) sementara pada Sabtu (31/1/2026) setelah tidak ada undang-undang pendanaan yang disahkan. Meski Senat telah mengesahkan paket pendanaan pada Jumat (30/1/2026) sebelum batas waktu tengah malam, paket tersebut masih membutuhkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat, yang diperkirakan tidak akan kembali ke Washington hingga Senin (1/2/2026).

Para senator memberikan suara 71–29 untuk paket tersebut, yang mencakup lima rancangan undang-undang alokasi anggaran jangka panjang, sambil memperpanjang pendanaan untuk Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) selama dua minggu guna memungkinkan negosiasi tentang penegakan hukum imigrasi.

Setelah agen federal di negara bagian Minnesota menembak mati warga negara Amerika, Alex Pretti — pembunuhan kedua oleh petugas penegakan hukum imigrasi bulan ini — Pemimpin Demokrat Senat Chuck Schumer mengatakan ia dan Demokrat lainnya tidak akan mendukung paket tersebut kecuali langkah alokasi anggaran yang mencakup dana untuk DHS dihapus.

Jika Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan langkah tersebut pada awal minggu depan, gangguan yang terjadi diperkirakan akan minimal.

Pemerintah AS tampaknya tidak ingin mengulangi penutupan panjang seperti yang berlangsung selama 43 hari pada akhir tahun lalu.

Tuntutan Reformasi ICE

Pemimpin Minoritas DPR Hakeem Jeffries mengatakan pada Jumat bahwa Demokrat akan “mengevaluasi undang-undang pengeluaran yang disahkan oleh Senat berdasarkan manfaatnya dan kemudian memutuskan bagaimana melanjutkan secara legislatif.”

“Pemerintahan Trump harus menetapkan jalan tegas yang secara dramatis mereformasi ICE dan lembaga-lembaga DHS lainnya, yang diketahui rakyat Amerika telah menjadi tidak taat hukum dan bertindak sewenang-wenang.”

“Demi kepentingan terbaik negara, hal ini harus dilakukan sebelum Kongres bersidang kembali pada Senin malam dan undang-undang tersebut dibawa ke sidang DPR,” kata Jeffries dalam sebuah pernyataan, sebagaimana dilansir Reuters.

Direktur Kantor Manajemen dan Anggaran pada Jumat mengarahkan lembaga-lembaga yang terkena dampak — termasuk Departemen Pertahanan, Keamanan Dalam Negeri, Luar Negeri, Keuangan, Tenaga Kerja, Kesehatan dan Layanan Sosial, Pendidikan, Transportasi, serta Perumahan dan Pembangunan Perkotaan — yang pendanaannya akan berakhir pada tengah malam, untuk mulai mempersiapkan penutupan pemerintahan.

(Rahman Asmardika)