Namun demikian, Hasto menilai ketiadaan ambang batas juga berpotensi melahirkan konfigurasi partai yang terlalu ekstrem di parlemen. Ia mengakui, kondisi multipartai ekstrem pernah terjadi dalam sejarah demokrasi Indonesia.
Meski begitu, Hasto menegaskan kebijakan ambang batas parlemen perlu dikaji secara komprehensif, termasuk penerapannya di tingkat daerah.
“Karena itu kami melakukan kajian. Kita harus berbicara bagaimana penerapannya di tingkat provinsi, di tingkat kabupaten/kota, sekaligus melihat kehendak rakyat terkait pentingnya aspek representasi melalui keberadaan partai politik di parlemen,” tandasnya.
(Awaludin)