JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming berjanji akan mencari solusi untuk tenaga pengajar yang masih berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dan honorer. Gibran menyampaikan hal itu saat meninjau SD Inpres Kaniti di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), usai direvitalisasi.
Mulanya ketika meninjau ruang-ruang kelas yang telah direnovasi, Gibran mengapresiasi peningkatan kualitas fasilitas belajar mengajar. Ia juga memberikan motivasi kepada para siswa agar semakin semangat dalam menempuh pendidikan.
“Sekarang ruang kelasnya sudah bagus, sudah dibangun dengan baik. Anak-anak, adik-adik harus semangat belajar. Jangan ada tembok-tembok yang dicorat-coret,” kata Gibran dalam dialognya bersama para guru dan murid, dikutip Selasa (7/4/2026).
Selain itu, Gibran menaruh perhatian pada kesejahteraan tenaga pendidik. Ia menyadari masih adanya berbagai tantangan yang dihadapi, khususnya terkait status dan keberlanjutan tenaga guru.
“(Untuk) Guru-guru, saya tahu sekarang masih banyak kekurangan, tapi ini terus kita coba carikan solusinya, terutama untuk P3K dan honorer,” ucapnya.
Gibran menegaskan, pemerintah tengah mengupayakan solusi konkret melalui koordinasi lintas kementerian bersama pemerintah daerah, agar tidak ada tenaga pendidik yang terdampak secara negatif.
“Makanya kemarin kami mengirimkan perwakilan dari Kemendagri dan Kemenkeu untuk berdiskusi panjang dengan Pak Gubernur. Intinya adalah jangan sampai ada yang dirumahkan,” kata dia.
“Karena yang namanya guru, baik itu P3K, semuanya berjuang untuk mencerdaskan adik-adik di sini,” sambungnya.
Dalam dialognya, Kepala Sekolah SD Inpres Kaniti, Yuliana Nenabu, mengungkapkan harapannya terkait keberlangsungan tenaga pendidik di sekolah tersebut. Ia berharap 10 guru yang masih berstatus P3K agar tak dirumahkan.
“Izin kami sampaikan keluhan kami, kalau bisa P3K jangan dirumahkan. Karena di sini ada 10 orang, kalau 10 orang dirumahkan, otomatis pendidikan di SD Inpres Kaniti terganggu sekali,” keluh Yuliana.