BNPP: Masa Depan Indonesia Bukan Hanya Jakarta tapi Juga Berada di Garis Batas Wilayah Negara

JAKARTA  — Indonesia memiliki perbatasan laut dengan sepuluh negara dan perbatasan darat dengan tiga negara. Oleh karena itu, dibutuhkan tata kelola yang kuat, terintegrasi serta berkelanjutan.

“Tanpa ekonomi yang maju dan produktivitas yang tinggi, kesejahteraan akan lama kita capai. Karena itu, membangun perbatasan berarti membangun ekonomi rakyatnya,” ujar Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP RI, Nurdin, saat meghadiri BNPP MENYALA di Politeknik Ben Mboi, Universitas Pertahanan (Unhan) RI, Belu, Nusa Tenggara Timur, Rabu (29/4/2026).

Sebagai badan yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian selaku Kepala BNPP RI secara ex officio, kegiatan ini menjadi upaya strategis BNPP RI untuk memperkuat pemahaman generasi muda terhadap pengelolaan kawasan perbatasan negara sebagai bagian penting dari masa depan Indonesia.

“Pembangunan perbatasan tidak hanya dimaknai sebagai upaya menjaga kedaulatan, tetapi juga sebagai instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan,” ujarnya.

Nurdin juga mendorong para mahasiswa untuk memanfaatkan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) sebagai laboratorium belajar lapangan.

Dia menjelaskan, bahwa pergerakan orang dan barang yang terus meningkat di PLBN Terpadu merupakan indikator kemajuan ekonomi sekaligus peluang emas yang perlu dikelola secara optimal, khususnya di PLBN Motaain dan Motamasin yang menjadi sentra pertumbuhan ekonomi di NTT serta pemasok utama kebutuhan Timor Leste.

“Masa depan Indonesia bukan hanya Jakarta. Masa depan Indonesia berada di garis batas wilayah negara. Seperti semboyan BNPP, Kita Jaga Wilayahnya, Kita Sejahterakan Rakyatnya,” tegas Nurdin.

Dalam kesempatan itu, Kelompok Ahli BNPP RI Hamidin, memaparkan materi geopolitik dan urgensi perbatasan Indonesia di tengah dinamika global.