Sidang Kasus Andrie Yunus, Hakim Singgung Miskomunikasi Pejabat Polda Metro Jaya

Hakim pun menyinggung keterangan ahli Batara Ibnu Reza yang dihadirkan dalam sidang praperadilan yang menyebutkan, walaupun berkas perkara sudah dilimpahkan ke Puspom TNI, penyidik Polri masih dapat melakukan penyidikan, dan sebelum diterbitkan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan atau SP3, maka proses hukum suatu perkara tidak bisa dikatakan telah dihentikan.

"Ternyata sampai saat ini penyidikan terhadap tindak pidana berdasarkan laporan polisi nomor LP/A/222/III/2026 tertanggal 13 Maret 2026 belum pernah diterbitkan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan atau SP3. Sesuai jawaban Termohon menyatakan hingga permohonan praperadilan ini diajukan, proses penyidikan yang dilakukan oleh Termohon masih berlangsung," papar hakim.

Maka itu, hakim menilai, adanya miskomunikasi di antara institusi Polda Metro Jaya, di mana di satu sisi penyidik menyatakan proses penyidikan yang dilakukannya masih berlangsung, dan kenyataannya memang belum ada Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3) yang diterbitkan. Namun, Polda Metro Jaya saat melakukan rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR RI dan dalam konferensi persnya itu justru menyatakan Ditreskrimum Polda Metro Jaya telah melakukan penyerahan berkas-berkas dan barang bukti ke Puspom TNI sehingga kewenangan penyidik Polda Metro Jaya sudah selesai.

"Hal yang demikian membuat masyarakat terutama korban menjadi bingung dan menganggap bahwa dengan dilimpahkannya barang bukti ke Puspom TNI, tugas Termohon telah selesai. Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dan fakta yang terungkap di persidangan, ternyata setelah Termohon melimpahkan barang bukti kepada Puspom TNI pada tanggal 19 Maret 2026, belum ada dan atau belum terlihat adanya tindakan yang dilakukan oleh Termohon berkaitan dengan penyidikan perkara dimaksud, kecuali memeriksa saksi dr. Fitri Ambar Sari, Sp.F., M.P.H. serta menerbitkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Perkara yang ditujukan kepada Andrie Yunus," kata hakim lagi.

Dalam putusannya, meski hakim tidak sependapat dengan Andrie Yunus yang menyatakan Polda Metro Jaya telah melakukan penundaan penanganan perkara. Namun, demi hukum dan keadilan serta perlindungan terhadap hak asasi manusia khususnya korban, Ditreskrimum Polda Metro Jaya harus melanjutkan proses hukum secara tuntas hingga ada kepastian hukum dengan tetap berpedoman pada prinsip-prinsip dan asas-asas hukum yang berlaku secara universal sebagai pertanggungjawaban kepada masyarakat.

(Awaludin)