Menelesik Relasi  NU – PKB: Perspektif Teori Kritis atas Kuasa, Modal, dan Demokrasi

Analisis tersebut membawa perhatian pada pentingnya menjaga otonomi arena. Otonomi bukan berarti memutus hubungan antara organisasi keagamaan dan dunia politik, melainkan menjaga agar masing-masing arena tetap bekerja berdasarkan prinsip-prinsip yang menjadi dasar keberadaannya. Organisasi keagamaan memerlukan independensi moral agar mampu menjalankan fungsi pendidikan, dakwah, dan kritik sosial, sedangkan partai politik membutuhkan kemandirian institusional agar memperoleh legitimasi berdasarkan kualitas program dan kapasitas kepemimpinannya.

Perspektif Jürgen Habermas memperluas analisis tersebut melalui konsep tindakan komunikatif (communicative action). Habermas membedakan tindakan yang berorientasi pada keberhasilan instrumental dengan tindakan yang bertujuan mencapai saling pengertian melalui komunikasi rasional. Menurutnya, demokrasi yang sehat hanya dapat berkembang apabila ruang publik memungkinkan setiap warga menyampaikan argumentasi secara bebas tanpa dominasi kekuasaan maupun kepentingan ekonomi.

Habermas memperingatkan bahwa masyarakat modern menghadapi ancaman kolonisasi dunia kehidupan (lifeworld) oleh sistem politik dan ekonomi. Dunia kehidupan merupakan ruang tempat nilai, budaya, solidaritas, dan identitas sosial dibangun melalui komunikasi sehari-hari. Ketika logika kekuasaan dan logika pasar memasuki ruang tersebut secara berlebihan, komunikasi berubah menjadi instrumen mobilisasi kepentingan. Dialog tidak lagi bertujuan mencari kebenaran bersama, tetapi menjadi alat memenangkan posisi politik tertentu.

Konsep ini memiliki relevansi yang kuat dalam membaca hubungan NU dan PKB. Organisasi kemasyarakatan seperti NU merupakan bagian dari ruang publik yang seharusnya memungkinkan berkembangnya diskusi, musyawarah, dan pertukaran gagasan secara terbuka. Apabila ruang tersebut didominasi oleh kepentingan politik elektoral, maka kualitas komunikasi publik berpotensi mengalami penurunan. Keputusan-keputusan organisasi dapat lebih dipengaruhi oleh kalkulasi politik daripada pertimbangan rasional mengenai kemaslahatan umat.

Dari perspektif Habermas, hubungan antara NU dan PKB akan tetap sehat apabila komunikasi di antara keduanya berlangsung secara setara dan transparan. Dialog harus dibangun atas dasar argumentasi, bukan atas dasar tekanan simbolik ataupun kepentingan kekuasaan. Organisasi keagamaan perlu mempertahankan kapasitas kritisnya sehingga tetap mampu memberikan evaluasi terhadap seluruh aktor politik tanpa kehilangan independensi moral.

Ketiga perspektif tersebut memperlihatkan bahwa hubungan NU dan PKB sesungguhnya berada dalam arena yang kompleks. Foucault menunjukkan bagaimana diskursus membentuk legitimasi hubungan tersebut. Bourdieu menjelaskan bagaimana modal simbolik menjadi sumber kekuatan dalam arena politik. Habermas mengingatkan pentingnya menjaga ruang komunikasi agar tidak dikuasai oleh logika instrumental kekuasaan. Ketiganya memperlihatkan bahwa hubungan organisasi keagamaan dengan partai politik tidak pernah sederhana karena selalu melibatkan pertarungan makna, distribusi sumber daya, dan proses legitimasi sosial.

Dalam konteks demokrasi Indonesia, hubungan antara agama dan politik memang tidak dapat dipisahkan sepenuhnya. Agama merupakan sumber nilai yang memberikan orientasi etis bagi kehidupan publik, sedangkan politik merupakan mekanisme pengambilan keputusan kolektif dalam negara demokrasi. Persoalannya bukan terletak pada adanya hubungan tersebut, melainkan pada bagaimana hubungan itu dikelola agar tidak menghasilkan dominasi yang merugikan salah satu pihak.

Bagi NU, tantangan utamanya adalah mempertahankan identitas sebagai organisasi masyarakat sipil yang memiliki otoritas moral dan intelektual. Otoritas tersebut lahir dari tradisi keilmuan, pendidikan pesantren, pelayanan sosial, dan kedekatan dengan masyarakat. Modal simbolik yang dimiliki NU akan tetap kuat apabila digunakan untuk memperkuat pendidikan, pemberdayaan masyarakat, dan pengembangan demokrasi, bukan semata-mata sebagai instrumen legitimasi politik.

Bagi PKB, tantangan utamanya adalah membangun legitimasi politik berdasarkan kualitas kaderisasi, program kebijakan, dan kinerja pemerintahan. Ketergantungan yang berlebihan pada modal simbolik organisasi keagamaan justru dapat menghambat proses pelembagaan partai sebagai institusi demokrasi modern. Partai politik yang kuat seharusnya memperoleh kepercayaan publik melalui kapasitasnya menyelesaikan persoalan masyarakat, bukan hanya karena kedekatan historis dengan organisasi tertentu.

Dengan demikian, menelisik ulang relasi NU dan PKB melalui perspektif teori kritis menghasilkan pemahaman bahwa hubungan tersebut harus diposisikan secara reflektif. Kedekatan historis tidak boleh berubah menjadi legitimasi permanen yang menutup ruang kritik. Modal simbolik tidak boleh dikomodifikasi demi kepentingan politik sesaat. Ruang komunikasi publik harus dijaga agar tetap menjadi arena deliberasi yang rasional dan inklusif.

Masa depan hubungan NU dan PKB akan sangat ditentukan oleh kemampuan kedua institusi menjaga keseimbangan antara sejarah, moralitas, dan demokrasi. Di sinilah nalar kritis memperoleh makna yang paling penting, yakni sebagai kemampuan untuk terus mempertanyakan relasi kuasa, mengawasi distribusi modal, serta memastikan bahwa kepentingan publik tetap menjadi orientasi utama dalam setiap praktik politik dan kehidupan organisasi.

(Fahmi Firdaus )