Tangani Konflik Papua, Kedepankan Dialog hingga Kebijakan Berbasis Data

JAKARTA – Konflik di Papua semakin meluas meluas belakangan ini. Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) terus melakukan aksi teror yang menyebakan banyak masyarakat menjadi korban.

Akademisi Universitas Muhammadiyah Indonesia, Rasminto, mengatakan, Papua merupakan miniatur kompleksitas pembangunan nasional. Tantangan yang dihadapi juga berkaitan dengan kondisi geografis, keragaman budaya, kualitas sumber daya manusia, tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, hingga dinamika keamanan di sejumlah wilayah.

“Keberhasilan pembangunan Papua tidak ditentukan oleh kuatnya perdebatan politik, ujarnya dalam Diskusi Publik bertajuk "Papua dalam Problematika Pembangunan Nasional" yang diselenggarakan Yayasan Merah Pusaka Stratejik Indonesia (MPSI) di Graha MPSI, Jakarta, dikutip Kamis (23/7/2026).

“Melainkan kemampuan menghadirkan kebijakan yang berbasis data, sensitif terhadap karakteristik masyarakat, serta konsisten mengawal implementasi pembangunan di lapangan,”lanjutnya.

Papua kata dia, tidak bisa dibaca dengan satu kacamata. Persoalannya multidimensi sehingga penyelesaiannya juga harus komprehensif.

“Ketika kita hanya melihat dari satu sisi, maka kebijakan yang lahir berpotensi tidak menyentuh akar persoalan," kata Rasminto.

Dia mengapresiasi komitmen pemerintah yang terus menempatkan Papua sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional melalui pembangunan infrastruktur, penguatan layanan pendidikan dan kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta berbagai Proyek Strategis Nasional (PSN).

"Arah kebijakan tersebut sudah berada pada jalur yang tepat karena berorientasi mengurangi kesenjangan pembangunan antara Papua dan wilayah lain di Indonesia", katanya.

Namun, yang jauh lebih penting adalah memastikan seluruh kebijakan memiliki dampak nyata terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat.

"Besarnya dana pembangunan, termasuk dana Otonomi Khusus, harus diukur dari manfaat yang benar-benar diterima masyarakat. Jika tata kelola, pengawasan, dan implementasinya belum optimal, maka besarnya anggaran tidak otomatis menghasilkan kesejahteraan," ujarnya.

Menurut Rasminto, karakteristik Papua yang memiliki ratusan kelompok etnis, bahasa daerah, dan wilayah adat menuntut pendekatan pembangunan yang adaptif. Kebijakan yang berhasil di satu daerah belum tentu efektif diterapkan di daerah lain.

"Pendekatan pembangunan di wilayah pesisir tentu berbeda dengan wilayah pegunungan atau pedalaman. Pemerintah perlu terus memperkuat kebijakan yang berbasis kondisi sosial, budaya, dan kebutuhan riil masyarakat agar pembangunan tidak hanya selesai secara administratif, tetapi juga diterima secara sosial," katanya.