MENU
Untuk Anda
Kanal
About Us
JAKARTA - Partai Perindo akan menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Nasional 2026 di Jakarta pada 27–30 Juli 2026. Kegiatan ini akan diikuti 380 anggota DPRD Partai Perindo dari seluruh Indonesia sebagai bagian dari upaya memperkuat kapasitas anggota legislatif sekaligus mendorong penguatan ekonomi kerakyatan di daerah.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Perindo, Ferry Kurnia Rizkyansyah, mengatakan Bimtek menjadi momentum strategis untuk memastikan seluruh anggota legislatif memiliki pemahaman yang utuh terhadap nilai-nilai perjuangan partai, sekaligus meningkatkan kompetensi dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran.
"Bimbingan Teknis ini tidak hanya menjadi ruang konsolidasi, tetapi juga penguatan kapasitas. Kami ingin seluruh anggota DPRD Partai Perindo memiliki kemampuan, kapasitas, dan kepekaan dalam merespons kebutuhan masyarakat, khususnya dalam mendorong penguatan ekonomi kerakyatan Partai Perindo di berbagai daerah," kata Ferry dalam keterangannya, Sabtu (25/7/2026).
Ia menjelaskan, tema "Bersatu dalam Nilai, Unggul dalam Aksi" mencerminkan pentingnya kesamaan visi dan arah gerak seluruh kader Partai Perindo. Kesamaan nilai tersebut, lanjut Ferry, menjadi fondasi agar anggota legislatif mampu bekerja secara efektif dan menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.
"Anggota legislatif harus hadir sebagai solusi. Mereka harus mampu memperkuat masyarakat, terutama dalam aspek ekonomi kerakyatan, agar masyarakat bisa naik kelas dan lebih mandiri secara ekonomi," ujar mantan Komisioner KPU RI itu.
Ferry menambahkan, Bimtek juga menjadi bagian dari upaya Partai Perindo dalam meningkatkan kualitas representasi politik di daerah. Menurutnya, integritas, kompetensi, dan keberpihakan kepada masyarakat harus tercermin dalam setiap kebijakan maupun program yang dijalankan para anggota legislatif.
Melalui Bimtek Nasional 2026, Partai Perindo berharap seluruh anggota DPRD dapat mengimplementasikan hasil pembekalan dalam kerja-kerja legislatif di daerah. Dengan demikian, berbagai kebijakan yang lahir diharapkan semakin mendukung pertumbuhan ekonomi kerakyatan, memperkuat sektor UMKM, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
(Awaludin)