DPD: Sidang Tahunan 2026 Momentum Gaungkan Asta Cita Presiden Prabowo

JAKARTA - Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung menyebut Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI (STSB) 2026 menjadi momentum penting untuk menggaungkan semangat Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Forum kenegaraan tersebut dinilai menjadi ruang untuk memastikan pembangunan nasional turut mengakomodasi kepentingan daerah.

"Ini menjadi episentrum pemikiran kebangsaan untuk memastikan pembangunan nasional menjangkau seluruh wilayah. Setiap jengkal tanah di republik ini memiliki kesempatan yang setara untuk tumbuh menjadi kekuatan bangsa," ujar Tamsil di Jakarta, Rabu (12/8/2026).

"DPD hadir membawa suara dari pesisir, pegunungan dan pedalaman ke dalam rumah kebangsaan. Kami mengapresiasi arsitektur pembangunan Asta Cita yang diperjuangkan Presiden Prabowo Subianto, menempatkan daerah sebagai bagian utuh dari agenda memajukan bangsa," katanya.

Menurut Tamsil, penguatan kapasitas nasional harus ditopang daerah yang produktif dan mampu mengembangkan potensi ekonominya. Pembangunan daerah, kata dia, merupakan strategi untuk memperkuat Indonesia dari dalam di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Pihaknya juga mengapresiasi arah pembangunan pemerintahan Presiden Prabowo yang menempatkan kepentingan nasional sebagai orientasi utama. Menurutnya, hal itu memperkuat implementasi Pasal 33 UUD 1945 dalam pengelolaan sumber daya nasional.

"Kita melihat ada keberanian baru dalam melakukan kalibrasi kiblat bangsa, menegakkan spirit Indonesia First dan implementasi Pasal 33 UUD 1945. Artinya, kekayaan harus pertama-tama memberi manfaat bagi rakyat Indonesia. Sumber daya alam tidak cukup hanya diambil, tetapi diberi nilai tambah dan menjadi kekuatan ekonomi bangsa," ujarnya.

Tamsil menyebut semangat tersebut tercermin dalam agenda hilirisasi, penguatan ketahanan pangan dan energi, serta berbagai program prioritas pemerintah untuk membangun kemandirian ekonomi.

"Indonesia First bukan berarti kita menutup diri. Kita tetap terbuka, tetapi kepentingan nasional harus menjadi kompas. Kita ingin Indonesia tidak hanya menjadi sumber bahan mentah dan pasar, tetapi menjadi produsen dan pencipta nilai tambah," katanya.

Dia menilai keberpihakan terhadap kepentingan nasional pada akhirnya harus bermuara ke daerah karena basis produksi Indonesia berada di kabupaten dan kota.

"Kalau sumber daya alamnya ada di daerah, maka daerah harus mendapatkan manfaat yang semakin besar. Di situlah implementasi Pasal 33 bertemu dengan semangat Asta Cita," ujar Tamsil.

Mantan Pimpinan Badan Anggaran DPR RI itu menilai Asta Cita dapat menjadi spiral pembangunan ketika kebijakan dan program prioritas nasional mampu menggerakkan kapasitas ekonomi daerah. Distribusi fiskal dan program nasional disebut menjadi instrumen penting untuk mempercepat proses tersebut.

"Fiskal adalah salah satu pengungkitnya, program nasional adalah penggeraknya, tetapi daerah adalah tempat di mana pertumbuhan itu diwujudkan. Ketika fiskal mengalir melalui Makan Bergizi Gratis, misalnya, petani, peternak, nelayan, dan usaha rakyat bergerak dalam orkestrasi ekonomi yang sama. Itulah yang kita sebut sebagai spiral Asta Cita," katanya.

Tamsil menambahkan, kebijakan nasional perlu memperhatikan karakter dan potensi masing-masing wilayah. Menurutnya, Indonesia memiliki kondisi geografis dan basis ekonomi yang beragam sehingga pendekatan pembangunan tidak dapat sepenuhnya diseragamkan.

"Indonesia bukan satu wajah. Ada kepulauan, perbatasan, daerah dengan sumber daya alam besar, daerah agraris, daerah maritim, kawasan industri, dan daerah yang menghadapi tantangan geografis yang sangat berat. Kebijakan harus mampu membaca keragaman itu," tuturnya.

Dia menegaskan daerah harus ditempatkan sebagai subjek sekaligus mesin pertumbuhan. Setiap daerah memiliki keunggulan komparatif dan tantangan berbeda yang perlu didukung kebijakan nasional agar berkembang menjadi keunggulan kompetitif.

"Ketika setiap daerah tumbuh sesuai potensinya, maka kita sedang menyusun mozaik kekuatan Indonesia," ujarnya.

Tamsil berharap gaung Asta Cita dapat dirasakan seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Tidak boleh ada wilayah yang merasa berada di pinggir republik maupun potensi daerah yang terhambat karena keterbatasan akses.

"Jika anak-anak di Jakarta, Bandung dan Denpasar menikmati makan bergizi dari negara, demikian pula anak-anak di pulau-pulau dan pegunungan. Semua mendapatkan manfaat yang sama," imbuhnya.

Terkait STSB yang digelar dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI, Tamsil menilai forum tersebut juga menjadi momentum untuk memperkuat solidaritas kebangsaan dan komunikasi antarlembaga negara.

"Demokrasi membutuhkan institusi yang kuat. Perspektif yang beragam memperkaya cara kita melihat Indonesia, sehingga bisa meramu formula kebijakan yang lebih utuh," katanya.

Dia berharap laporan kinerja lembaga negara dan penyampaian Presiden dalam STSB tidak berhenti sebagai pertanggungjawaban konstitusional, tetapi menjadi bahan evaluasi sekaligus dasar kerja kolaboratif seluruh elemen bangsa.

Tamsil mengapresiasi sejumlah capaian pemerintah dalam satu tahun terakhir, khususnya penguatan ketahanan pangan dan energi, hilirisasi, pembangunan sumber daya manusia, serta berbagai program peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"Pemerintahan Presiden Prabowo sudah meletakkan sejumlah fondasi penting. Tentu pembangunan adalah proses yang panjang. Yang kita perlukan adalah kesinambungan, konsistensi, dan keberanian melakukan penyempurnaan," pungkasnya.

(Arief Setyadi )