Soal Perpres Ojol, DPR: Harus Beri Keuntungan dan Kemudahan bagi Semua Pihak

"Tetapi kalau terjadi pelanggaran, harus ada proses yang jelas. Tidak boleh akun tiba-tiba dihapus tanpa penjelasan, tanpa kesempatan klarifikasi dan tanpa mekanisme keberatan,” tuturnya.

Untuk memastikan hal tersebut, ia mendorong penguatan pengawasan pemerintah terhadap perusahaan aplikasi, termasuk terhadap pembagian pendapatan, pemberian order, algoritma, insentif, tarif, suspend, penghapusan akun hingga penyelesaian sengketa. Pemerintah harus hadir sebagai pengawas. Bukan untuk mengambil alih bisnis aplikator, tetapi untuk memastikan aturan mainnya fair. 

"Mulai dari pembagian pendapatan, pemberian order, algoritma, insentif, tarif, suspend, penghapusan akun sampai mekanisme penyelesaian sengketa harus ada pengawasannya,” ujarnya.

Sudjatmiko menambahkan, perlu ada mekanisme pengawasan berkelanjutan yang melibatkan pemerintah dan pemangku kepentingan terkait. Di sisi lain, aturan mengenai pendirian dan investasi perusahaan transportasi online perlu diperkuat karena sektor tersebut kini berkaitan langsung dengan kepentingan publik dan mobilitas masyarakat. 

“Investasi tetap kita perlukan. Tetapi pendirian perusahaan transportasi online harus memiliki aturan yang kuat. Harus jelas mengenai permodalan, kepemilikan, penanaman modal, kemampuan operasional, perlindungan konsumen dan tanggung jawab terhadap mitra,” ujarnya.

Ia menegaskan penguatan regulasi bukan berarti menutup ruang investasi, melainkan memastikan perusahaan yang masuk memiliki komitmen jangka panjang dan tanggung jawab yang jelas. “Bukan berarti kita anti-investasi. Justru kita ingin investasi yang masuk memiliki komitmen jangka panjang. Jangan sampai Indonesia hanya menjadi pasar yang besar, sementara ketika muncul persoalan dengan pengemudi atau penumpang, tanggung jawabnya tidak jelas,” katanya.