1.572 Titik Longsor Ditemukan di Hulu Garoga Tapsel, Zona Permukiman Perlu Ditata Ulang

JAKARTA – Sebanyak 1.572 titik longsor ditemukan di kawasan hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Garoga, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Temuan tersebut dinilai turut memperburuk dampak banjir bandang yang melanda wilayah itu pada 25 November 2025.

Peneliti Institute for Sustainable Earth and Resources (I-SER) FMIPA Universitas Indonesia (UI) Eko Kusratmoko, menjelaskan dari hasil kajian I-SER UI, sebagian besar titik longsor teridentifikasi di kawasan hutan yang memiliki kemiringan lereng curam hingga sangat curam. Hasil analisis berdasarkan citra satelit menunjukkan sekitar 81 persen dari total titik longsor tersebut berada di lahan hutan. 

“Dari 1.572 titik, 81 persen ada di wilayah lahan hutan dengan lereng curam sampai sangat curam,” kata Eko dalam keterangannya, dikutip Senin (17/8/2026).

“Hujan yang ekstrem ini menimbulkan longsoran hebat di hulu dan kemudian aliran debris lumpur akan menutup di saluran, jebol dan terjadilah banjir bandang,” tuturnya.

Untuk mengetahui karakteristik banjir yang terjadi di Garoga, I-SER UI melakukan analisis menggunakan pemodelan hidrologi dan hidrodinamik. Dari hasil pemodelan itu diketahui curah hujan harian saat bencana mencapai 229,7 milimeter, sedangkan total curah hujan yang terakumulasi selama lebih dari satu pekan tercatat melampaui 600 milimeter.

Curah hujan dengan intensitas tersebut diperkirakan memiliki periode ulang hingga 300 tahun. Tekanan terhadap sistem DAS pun semakin besar, terlebih kawasan hulu Garoga memiliki kondisi topografi yang curam sehingga lebih rentan mengalami longsor dan gangguan aliran saat hujan ekstrem.

Eko menilai temuan tersebut memperlihatkan bahwa upaya menghadapi bencana Garoga tidak cukup hanya dilakukan setelah banjir terjadi. Penguatan mitigasi di kawasan hulu perlu menjadi perhatian, termasuk melalui pengaturan kembali pemanfaatan ruang di area yang memiliki tingkat kerawanan bencana tinggi.

Karena itu, I-SER UI merekomendasikan pemerintah menyusun penataan ruang yang dapat memberikan batas yang jelas antara wilayah yang layak dihuni dan kawasan yang sebaiknya tidak digunakan untuk permukiman. Selain itu, lokasi yang dapat berfungsi sebagai titik evakuasi ketika bencana terjadi juga perlu ditetapkan. 

“Kami beri batas aman mana yang boleh ditinggali, mana yang bisa jadi tempat evakuasi. Tata ruang perlu kesepakatan Pemda dengan masyarakat,” tuturnya.

Eko menambahkan, penataan kawasan tersebut harus melibatkan masyarakat yang telah lama tinggal di wilayah rawan. Kebijakan pemerintah saja dinilai tidak cukup, sehingga proses penataan ruang perlu dibicarakan bersama warga agar langkah mitigasi dapat diterapkan secara tepat.

Kajian tersebut turut mencatat perubahan penggunaan lahan di DAS Garoga sepanjang periode 1990-2026, salah satunya berupa perubahan kawasan hutan menjadi perkebunan sawit. Meski demikian, perubahan itu hanya mencakup sekitar 10 persen dari total luas DAS Garoga yang mencapai 445 kilometer persegi dan sebagian besar terjadi di bagian bawah DAS. 

Kajian juga menyatakan aktivitas pertambangan di kawasan Aek Pahu tidak berada pada sistem aliran yang menjadi jalur utama banjir Garoga karena lokasinya berada di sebelah selatan dengan aliran menuju kawasan hilir yang telah mendekati laut. Berdasarkan keseluruhan temuan tersebut, I-SER UI menilai pengurangan risiko bencana Garoga perlu dilakukan melalui penguatan pengelolaan DAS, pemantauan titik-titik rawan longsor, serta penataan permukiman dan jalur evakuasi. 

Adapun hasil kajian ini disambut baik Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan. Selanjutnya, pemerintah daerah diharapkan dapat berdialog dengan masyarakat untuk menentukan bentuk penataan ruang yang mampu menekan potensi korban jiwa maupun kerugian apabila bencana serupa terulang kembali.

(Arief Setyadi )