RAJA AMPAT - Bagi warga di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, speedboat bukan sekadar kendaraan untuk menyeberang dari satu pulau ke pulau lain. Di tengah wilayah yang dipisahkan laut, sarana transportasi itu menjadi kebutuhan penting untuk bekerja, membawa hasil usaha hingga menjalankan aktivitas sehari-hari.
Persoalannya, kebutuhan tersebut belum sepenuhnya terakomodasi dalam program pemerintah daerah. Kondisi tersebut mendorong anggota DPRD Papua Barat Daya Syahrullah Salaten mengambil langkah mandiri. Legislator Partai Perindo ini memilih menyisihkan sebagian penghasilannya untuk membantu pengadaan speedboat bagi masyarakat di sejumlah kampung di Raja Ampat.
Keputusan itu diambil setelah usulan program penguatan ekonomi kerakyatan dari kampung ke kampung yang diajukannya melalui sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Papua Barat Daya belum terakomodasi dalam penganggaran. Usulan tersebut telah disampaikan dalam pembahasan anggaran 2025 dan kembali diajukan untuk 2026.
“Saya sudah ajukan hampir dua kali penganggaran, dari 2025 dan 2026, tapi sampai hari ini gubernur tidak menjawab itu,” ungkap Syahrullah, Senin (31/8/2026).
Menurutnya, kebutuhan transportasi laut tidak bisa dilepaskan dari kondisi geografis Raja Ampat. Wilayah tersebut memiliki 113 kampung dengan permukiman yang tersebar di pulau-pulau. Bahkan untuk perjalanan antarkampung dengan jarak relatif dekat, warga tetap membutuhkan kendaraan laut untuk bekerja, mengangkut barang maupun menjalankan aktivitas ekonomi.