Syahrullah berharap pemerintah provinsi tidak hanya melihat penguatan ekonomi dari program berskala besar. Pemenuhan kebutuhan dasar seperti sarana transportasi laut dinilainya justru dapat menjadi pintu masuk untuk menggerakkan ekonomi masyarakat di kampung-kampung yang masih menghadapi keterbatasan akses.
Di tengah kebijakan efisiensi anggaran, legislator yang duduk di Komisi II DPRD Papua Barat Daya ini juga meminta masyarakat memahami keterbatasan realisasi program melalui APBD. Dia menilai aspirasi tetap harus diperjuangkan, meski tidak seluruhnya dapat diwujudkan dalam waktu yang sama.
“Saya berharap masyarakat bisa memahami keadaan yang ada. Kita DPR ini sudah berjalan semaksimal mungkin,” ujarnya.
(Arief Setyadi )