Menko Polkam: Ruang Digital Jangan Dikuasai Disinformasi, Fitnah dan Kebencian

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago mengingatkan pentingnya penguasaan ruang digital untuk mencegah penyebaran disinformasi, fitnah, dan kebencian (DFK) yang dapat memengaruhi pola pikir masyarakat.

Hal itu disampaikan Djamari saat membuka Forum Koordinasi Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) di Graha Marinir Panti Perwira, Jakarta Pusat, Selasa (1/9/2026). Forum tersebut mengusung tema “Optimalisasi Peran Humas Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam Menghadapi DFK dan Disrupsi Informasi”.

"Ruang digital saya katakan juga sebagai medan yang siapa pun bisa menguasainya maka akan memenangkan pertempuran. Apabila tidak kita kuasai, maka akan dikuasai orang lain dengan tujuan tertentu," kata Djamari.

Ia mengungkapkan konten berisi disinformasi, fitnah, ujaran kebencian, hingga kata-kata kasar masih banyak beredar di media sosial. Menurut dia, kondisi tersebut berpotensi memengaruhi karakter masyarakat jika dibiarkan berlangsung terus-menerus.

"Jangan sampai kita lengah sehingga karakter bangsa ini berubah menjadi lemah, mudah menyerah, dan pesimis. Kita tidak bisa menyerahkan negeri ini kepada orang-orang yang pesimis," ujarnya.

Djamari menambahkan, upaya menghadapi DFK harus dilakukan sejak dini. Sebab, ketika ruang informasi sudah dikuasai pihak lain, dibutuhkan sumber daya yang lebih besar untuk merebut kembali pengaruh tersebut.

"Kalau sudah dikuasai orang lain, perlu upaya keras untuk merebutnya kembali. Perlu sumber daya, perlu alat, dan perlu anggaran," katanya.

Menurut Djamari, pengelolaan informasi publik kini tidak lagi sekadar menjadi urusan komunikasi, tetapi juga bagian dari upaya menjaga kedaulatan digital, melindungi masyarakat, dan menjaga stabilitas nasional. Karena itu, humas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah perlu bertransformasi menjadi pengelola komunikasi strategis sekaligus penjaga kepercayaan publik.

Forum Bakohumas juga menghadirkan Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Viada Hafid, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI Muhammad Qodari, dan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya sebagai narasumber. Kegiatan tersebut menjadi forum koordinasi komunikasi pemerintah pusat dan daerah dalam menghadapi disinformasi dan berbagai bentuk disrupsi informasi.

(Arief Setyadi )