Keponakan Dalai Lama Soroti Kehidupan Tibet di Bawah 67 Tahun Kekuasaan China

JAKARTA - Masyarakat Tibet menjalani kehidupan sehari-hari di tanah mereka di bawah kekuasaan Partai Komunis China (PKC) sejak 67 tahun lalu. Aktivitas masyarakat berjalan dari hari ke hari, dan semua tampak tenang di permukaan.

Khedroob Thondup, keponakan dari Dalai Lama ke-14, menegaskan bahwa pengalaman hidup masyarakat Tibet di bawah kendali Beijing adalah bentuk pemaksaan, bukan persetujuan.

“Pendudukan militer dan pengawasan ketat selama hampir tujuh dekade terbukti gagal meraih legitimasi di mata rakyat Tibet,” tegasnya, dalam keterangan di laman The Tibet Express, Sabtu (19/9/2026).

Menurut Thondup, janji-janji otonomi yang ditawarkan pemerintah pusat di masa lalu tidak berjalan sesuai dengan harapan masyarakat Tibet.

Dinamika Sejarah dan Perjanjian 1951

Thondup menjelaskan bahwa akar dinamika hubungan ini bermula saat PKC memasuki wilayah Tibet pada tahun 1950 dengan mengusung narasi pembebasan. Melalui Perjanjian 17 Poin pada tahun 1951, pemerintah pusat berjanji menjamin otonomi khusus serta menghormati tradisi dan institusi keagamaan setempat.

Namun, ia menilai komitmen tersebut bergeser dalam perjalanannya, menjadi lebih represif. Peristiwa pengetatan pengawasan biara hingga Pemberontakan 1959 yang berujung pada pengasingan Dalai Lama ke India dinilai menjadi titik balik berkurangnya rasa percaya masyarakat lokal.

Kebijakan integrasi nasional dan kolektivisasi yang muncul setelahnya makin memperkuat keyakinan warga Tibet bahwa komitmen China tidak dapat dipegang.

Sorotan Kebijakan dan Pengawasan

Dalam pandangannya, Thondup menyebutkan bahwa tata kelola di Tibet saat ini mencakup tiga ranah utama:

• Negara Pengawas (Surveillance State): Kamera pemantau, pos pemeriksaan militer, dan pengawasan digital memperketat ruang gerak warga.
• Asimilasi Budaya: Bahasa Tibet kian disingkirkan dari ranah publik. Anak-anak Tibet diwajibkan mengikuti sekolah berasrama dengan pengantar bahasa Mandarin, yang berdampak pada pengikisan tradisi lokal.
• Kontrol Keagamaan: Biara-biara kerap digerebek, para biksu ditahan, dan kepemilikan foto Dalai Lama dilarang keras.

“Langkah-langkah represif tersebut tidak membangun rasa integrasi nasional, melainkan memperdalam jurang pemisah antara masyarakat Tibet dan pemerintah pusat,” ungkap Thondup.