Thondup berpendapat bahwa apabila masyarakat Tibet diberikan kesempatan menyampaikan aspirasi secara bebas melalui sebuah referendum, opsi untuk memisahkan diri cenderung menjadi pilihan yang akan diambil. Pilihan tersebut dinilainya sebagai respons atas pengalaman historis dan kebijakan yang dirasakan masyarakat lintas generasi.
"Pemisahan diri tidak akan menjadi sebuah pilihan radikal yang didasari ideologi semata, melainkan respons alami terhadap pengkhianatan dan penindasan yang dialami lintas generasi," tegas Thondup.
Meski berada di bawah kendali ketat, perlawanan rakyat Tibet tetap hidup melalui tindakan-tindakan sunyi, seperti menjaga tradisi keagamaan secara tersembunyi, merawat bahasa ibu, serta advokasi aktif dari komunitas diaspora di tingkat internasional.
Ia menyimpulkan bahwa rekam jejak hubungan selama 67 tahun ini menjadi tantangan besar dalam membangun pola hidup bersama (koeksistensi), sehingga wacana menentukan nasib sendiri tetap menjadi aspirasi yang disuarakan oleh sebagian masyarakat Tibet.
“Rekam jejak 67 tahun kekuasaan PKC telah menutup rapat pintu koeksistensi, meninggalkan kemerdekaan sebagai satu-satunya jalan logis bagi masa depan Tibet,” pungkas Thondup.
(Rahman Asmardika)