Jaksa Hadirkan Dua Saksi dalam Sidang Lanjutan Kasus Korupsi Kuota Haji

JAKARTA - Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menghadirkan dua saksi dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan, Senin (21/9/2026).

Dua saksi yang dimaksud ialah Fadlul Imansyah selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), dan Muhammad Lutfi Makki selaku Analis Kebijakan Ahli Madya Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam.

Keduanya duduk sebagai saksi untuk terdakwa eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut dan eks stafsusnya, Ishfah Abidal Azis alias Gus Alex.

"Sebelum memberikan kesaksian, kami ambil sumpahnya terlebih dahulu, silakan berdiri," kata Ketua Majelis Hakim Ni Kadek Susantiani setelah membacakan data diri para saksi.

Diketahui, Gus Yaqut didakwa merugikan keuangan negara mencapai Rp622.090.207.166,41. Hal itu disampaikan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK saat membacakan surat dakwaan terkait kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan 2023-2024.

"Yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yaitu sejumlah Rp622.090.207.166,41," kata JPU saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (11/8/2026).

JPU menyebutkan jumlah tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan investigatif Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) terkait penghitungan kerugian negara atas kuota haji Indonesia dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023-2024 pada Kementerian Agama Republik Indonesia.

Menurut JPU, Gus Yaqut menjalankan aksinya bersama-sama dengan eks stafsusnya, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex; Direktur Operasional Maktour, Ismail Adham; dan Ketua Umum Asosiasi Kesthuri yang juga Komisaris PT Raudah Eksati Utama, Asrul Azis Taba.

Disebutkan, perbuatan melawan hukum mereka berupa pengisian kuota haji khusus tambahan tahun 2023 dan 2024 dengan jemaah haji khusus tanpa masa tunggu (T0). Selain itu, pengisian tersebut juga tidak berdasarkan mekanisme masa tunggu yang berlaku.

"Dengan tujuan untuk mengakomodir permintaan dari asosiasi penyelenggara ibadah haji khusus PIHK, disertai dengan penerimaan fee percepatan dari para jemaah, serta mengalihkan dan mengatur penetapan pembagian kuota haji khusus tambahan tahun 2024 sebesar 50 persen tanpa landasan kajian teknis," ujarnya.

Dari jumlah tersebut, JPU menduga memperkaya Gus Yaqut sebesar USD271.500. Selain itu, perbuatan tersebut juga memperkaya 313 Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) sejumlah Rp478.173.058.166,41 serta Koperasi Perahu sejumlah USD26.500.
 

(Awaludin)