Sugiat turut membantah klaim dalam laporan Celios yang menyebut 75 persen responden merasa stres dengan kebijakan pemerintah. Dia menilai angka tersebut berlebihan dan berpotensi mendramatisasi proses transisi ekonomi.
"Menyebut 75% responden merasa stres dengan kebijakan pemerintah adalah klaim berlebihan yang mendramatisasi proses transisi ekonomi demi menciptakan kepanikan di tengah masyarakat. Dinamika penyesuaian kebijakan fiskal dan ekonomi yang ditempuh pemerintah semata-mata dilakukan untuk menyelamatkan fondasi keuangan jangka panjang negara," tegasnya.
Dia juga membela keputusan Prabowo melakukan evaluasi dan pergeseran posisi menteri. Menurut Sugiat, perubahan komposisi kabinet merupakan hak prerogatif Presiden untuk memastikan pemerintahan berjalan efektif dan mempercepat pencapaian target pembangunan nasional.
"Evaluasi dan penataan ulang pejabat yang dilakukan Presiden Prabowo murni didasarkan pada kebutuhan untuk mempercepat target pembangunan nasional, bukan karena tekanan pihak luar," ujarnya.
Di sektor pertahanan, Sugiat menilai kritik terhadap kebijakan dan pelibatan strategis Prabowo menunjukkan ketidakpahaman mengenai pentingnya membangun kekuatan pertahanan nasional. Dia menyebut kemandirian alat utama sistem persenjataan (alutsista) menjadi fondasi agar Indonesia tidak mudah ditekan negara lain.