Aksi 2 Tahun Prabowo-Gibran, Massa Ajak Pengendara Bunyikan Klakson di Tugu Tani

Jonathan Simanjuntak, Jurnalis
Selasa 20 Oktober 2026 18:28 WIB
Massa aksi dua tahun Prabowo-Gibran di Tugu Tani, Jakarta, 20 Oktober 2026.
Share :

JAKARTA - Massa gabungan dari elemen masyarakat dan mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa memperingati dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di kawasan Tugu Tani, Jakarta Pusat, Selasa (20/10/2026). Dalam aksi tersebut, para demonstran turut membentangkan spanduk dan mengajak para pengguna jalan yang melintas untuk membunyikan klakson sebagai bentuk dukungan.

Pantauan di lokasi menunjukkan situasi aksi unjuk rasa semakin padat pada pukul 17.20 WIB. Massa terlihat menyebar di beberapa titik sekitar kawasan Tugu Tani.

Sejumlah massa terlihat membawa spanduk bertuliskan "Bunyikan Klakson". Sambil membentangkan spanduk, massa berteriak mengajak para pengendara untuk membunyikan klakson kendaraan mereka jika mendukung tuntutan yang disuarakan.

Ajakan tersebut tak jarang membuat ruas jalan di sekitar Tugu Tani riuh oleh suara klakson kendaraan yang bersahut-sahutan. Setiap kali klakson terdengar, massa aksi menyambutnya dengan sorak-sorai dan tepuk tangan.

Sejumlah penumpang kendaraan umum yang melintas juga tampak memberikan dukungan moral. Beberapa di antaranya mengabadikan momen aksi unjuk rasa tersebut menggunakan ponsel mereka.

Dalam aksi ini, mahasiswa menyuarakan lima tuntutan utama yang mencakup isu lingkungan hidup, krisis iklim, hingga keterjangkauan pelayanan publik.

Berikut lima tuntutan mahasiswa dalam demonstrasi dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran:

  1. Menetapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta bencana banjir sebagai bencana nasional, menjamin dan memulihkan kesehatan warga, serta mengadili dan mencabut izin korporasi yang bertanggung jawab dalam krisis ini.
  2. Memperbaiki tata kelola kebijakan ekonomi dan mengembalikan kepercayaan pasar.
  3. Menghentikan pembatasan kebebasan berpendapat.
  4. Memberantas maraknya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
  5. Menurunkan biaya pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik yang mahal, serta memberikan akses yang merata.

(Rahman Asmardika)

Halaman:
Share :
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Berita Terkait
Terpopuler
Telusuri berita News lainnya