5 Fakta Persidangan Ijazah Gibran, dari Putusan MK, MA hingga Gugatan di PTUN

3.  Muncul Desakan Mundur

Putusan kasasi Mahkamah Agung turut mendapat tanggapan dari mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana. Denny menilai putusan tersebut memperkuat persoalan hukum terkait pemenuhan persyaratan pendidikan Gibran sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024.

Menurutnya, terdapat dua putusan lembaga peradilan yang perlu menjadi perhatian, yakni pertimbangan MK mengenai tidak ditemukannya bukti kelulusan pendidikan setara SMA dan putusan MA yang mengabulkan gugatan terkait keabsahan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran.

Denny juga menilai surat keterangan penyetaraan tersebut merupakan dokumen penting yang digunakan sebagai dasar pemenuhan persyaratan pendidikan saat Gibran mendaftar sebagai calon wakil presiden. Atas perkembangan tersebut, Denny bahkan meminta Gibran mempertimbangkan untuk mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden.

"Dengan suket batal, apalagi dasar Saudara Gibran masih tanpa malu duduk sebagai wakil presiden? Tinggal dua nih modal beliau, mundur. Untuk mundur itu hanya dua lagi modalnya, tahu diri dan tahu malu," tuturnya.

Denny menambahkan, persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek administrasi, tetapi juga menyangkut etika dalam penyelenggaraan pemerintahan.

"Prinsip etika itu adalah fondasi dari hukum (moral principle is the foundation of law). Kalau sudah dinyatakan suketnya ini batal, ya mundur dong," kata Denny.

Ia berharap putusan MA tersebut menjadi pertimbangan dalam perkara-perkara lain yang berkaitan dengan polemik persyaratan pendidikan Gibran.

Meski demikian, desakan mundur yang disampaikan Denny merupakan pandangan dan sikap hukum-politiknya. Putusan terkait keabsahan dokumen administrasi tidak dengan sendirinya merupakan putusan pemberhentian wakil presiden.