5 Fakta Persidangan Ijazah Gibran, dari Putusan MK, MA hingga Gugatan di PTUN

4. Mercy Sihombing Cabut Gugatan

Di tengah bergulirnya polemik tersebut, gugatan terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran yang diajukan Mercy Sihombing di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) juga mengalami perkembangan. Pihak Mercy memutuskan mencabut gugatan dalam perkara Nomor 255/G/2026/PTUN.JKT.

Langkah tersebut disampaikan kuasa hukum Mercy, Denny Indrayana, dalam sidang lanjutan yang berlangsung di PTUN Jakarta Timur pada Kamis (29/10/2026). Sidang tersebut mengagendakan penyerahan bukti dari para pihak.

Denny mengatakan, pihaknya sebelumnya telah meminta tergugat menghadirkan sejumlah dokumen yang dinilai penting untuk menguji dasar penerbitan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran. Namun, menurut Denny, dokumen yang diminta tidak kunjung dihadirkan dalam persidangan.

"Tetapi Tergugat, entah dengan alasan apa, tidak kunjung menghadirkan bukti-bukti itu. Terutama yang kami ingat di MK itu yang sempat agar kami pahami ada tiga," ujar Denny.

Tiga dokumen yang dimaksud yakni Certificate of Attendance dari UTS Insearch, transkrip nilai Gibran, serta bukti enrollment atau pendaftaran pendidikan.

Denny menyebut ketiga dokumen tersebut penting karena berkaitan dengan proses pendidikan Gibran sekaligus menjadi dasar penerbitan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA.

Ia mengaku pihaknya tidak memiliki akses langsung terhadap dokumen-dokumen tersebut. Karena itu, pihaknya berharap dokumen tersebut dapat dihadirkan oleh tergugat dalam persidangan. Atas kondisi tersebut, Mercy melalui kuasa hukumnya mengajukan pencabutan gugatan.

"Dengan pertimbangan persidangan ini tidak kunjung mendapatkan kerja sama dalam artian mencari keadilan secara bersama-sama oleh Tergugat, maka hari ini melalui Majelis, kami memasukkan surat pencabutan gugatan," kata Denny.

Namun, kuasa hukum Gibran, Muhammad Rullyandi, menyatakan keberatan atas permohonan pencabutan gugatan tersebut. Menurutnya, pihaknya menghormati seluruh proses persidangan yang telah berlangsung dan menilai proses hukum seharusnya tetap dijalankan sesuai ketentuan hukum acara.

"Dan sesuai dengan hukum acara, gugatan yang sudah diperiksa ini, maka harus ada persetujuan dari Tergugat dan kami keberatan atas permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat. Ini menunjukkan suatu ketidakseriusan Penggugat di dalam menghormati persidangan ini," ujar Rullyandi.

Dengan demikian, polemik dokumen pendidikan Gibran masih menjadi perhatian publik, baik dari sisi administrasi pemerintahan maupun proses hukum yang berjalan di lembaga peradilan.