Soal Ponpes HQ, Ombudsman: Evaluasi SOP Penggeledahan di Lingkungan Pendidikan

Dia menegaskan, pesantren bukan lembaga yang kebal hukum. Namun, penegakan hukum juga tidak boleh mengabaikan hak penghuni pesantren yang tidak memiliki keterkaitan dengan tindak pidana yang sedang diselidiki.

"Pesantren bukan sekadar bangunan yang di dalamnya terdapat santri dan pengasuh. Di dalamnya terdapat anak-anak yang sedang menghafal Al-Qur'an, mempelajari ilmu agama, menjalankan ibadah, dan membangun masa depan," ujarnya.

Maneger menjelaskan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren mengakui pesantren sebagai lembaga yang memiliki fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat. Karena itu, tindakan aparat di lingkungan pesantren semestinya memperhitungkan karakteristik lembaga pendidikan tersebut.

Dia juga menyoroti dugaan intimidasi terhadap santriwati serta penggunaan kekuatan yang dipersoalkan publik. Menurutnya, tindakan tersebut perlu diuji berdasarkan prinsip proporsionalitas dan kewajiban negara memberikan perlindungan kepada anak.

Dalam perspektif pengawasan pelayanan publik, Maneger menyebut peristiwa itu perlu ditelaah melalui sejumlah potensi maladministrasi, antara lain penyimpangan prosedur, penyalahgunaan wewenang, pengabaian kewajiban hukum, tindakan tidak patut, ketidakkompetenan, hingga dugaan perbuatan melawan hukum.

"Santri tidak boleh diperlakukan sebagai pihak yang patut dicurigai hanya karena berada di lingkungan seseorang yang sedang dicari aparat," tegasnya.