Effendi Gazali: Penyadapan Presiden Prabowo Berkaitan dengan Operasi Politik

JAKARTA - Pakar komunikasi politik, Effendi Gazali menilai kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto berkaitan dengan operasi politik. Apalagi, menurut Bareskrim Polri penyadapan yang membuat tiga orang menjadi tersangka telah berlangsung sejak 2025 hingga 2026.

Sebelumnya, Bareskrim Polri telah menetapkan tiga tersangka terkait dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo. Tiga tersangka tersebut yakni mantan Kapolri yang juga Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Listyo Sigit Prabowo. Kemudian, Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta (ASN) dan Irjen Eko Hadi Santoso (EH).

Effendi pun menduga kasus penyadapan tersebut semakin intensif seiring mencuatnya polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Hal itu disampaikan Effendi dalam dialog Rakyat Bersuara di iNews TV, Selasa (3/11/2026) malam.

Effendi menilai dugaan operasi politik tersebut semakin intensif ketika polemik ijazah Gibran mencuat. Dia juga menyinggung adanya perubahan sikap sejumlah pihak terkait polemik tersebut, termasuk pandangan mengenai kemungkinan pemakzulan.

Menurutnya, dinamika politik itu turut diwarnai upaya mengadu domba pihak-pihak yang memperjuangkan persoalan ijazah dengan pendukung Presiden Prabowo.

“Yang mana akan berujung pada perubahan arah angin. Kalau kami kan datang ke DPR nih aksi ya, itu mengatakan ya ke MA dan lain-lain. Tapi kemudian pakar-pakar itu mulai berubah. Yang mula-mula mengatakan nggak masalah, sekarang sudah mengatakan harus dimakzulkan. Batal gitu. Perubahan arah angin ini kita bisa lihat, siapa mengatakan apa,” tuturnya.

Effendi kemudian menyebut dugaan operasi politik tersebut bukan hanya berkaitan dengan penyadapan. Dia menilai ada sejumlah peristiwa lain yang menurutnya memiliki keterkaitan, termasuk isu kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta narasi yang mengaitkan polemik ijazah Gibran dengan posisi Presiden Prabowo.

“Kita diadu domba lagi pada waktu itu dengan mengatakan ini sasarannya Pak Prabowo. Bukan hanya Gibran. Iya, kita diadu domba seperti itu loh. Padahal kami sama sekali belum pernah bicara tentang Pak Prabowo,” katanya.

Dia pun memastikan kasus penyadapan tersebut akan berdampak terhadap dinamika politik yang melibatkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang merupakan ayah dari Gibran Rakabuming. “Pasti. Saya pastikan di sini pada malam ini ya. Saya pastikan di sini pada malam ini,” tegas Effendi.

Effendi menjelaskan, setidaknya ada tiga hal yang menjadi perhatiannya. Pertama, persoalan di lingkaran dalam Presiden Prabowo, termasuk dugaan penyampaian data yang keliru kepada kepala negara. Kedua, persoalan informasi yang diterima Presiden. Ketiga, dugaan operasi politik melalui penyadapan untuk mengetahui aktivitas dan komunikasi Presiden Prabowo.

“Operasi politik. Disadap! Untuk mengetahui... kalau saya kaitkan dengan judul acara kita, ya Putusan MK Apa Efeknya, untuk mengetahui nih Bapak Presiden ketemu siapa, lalu menyatakan apa, kurang lebih perasaannya ke mana, lalu dilaporkan kepada siapa?” ungkapnya.

Lebih lanjut, Effendi menyoroti dua pernyataan yang menurutnya perlu diperhatikan dalam membaca perkembangan politik tersebut. Diantaranya pernyataan Jokowi mengenai adanya operasi politik dan pernyataan organisasi relawan Projo mengenai target penyelesaian dinamika politik sebelum 2029.

“Pada hari ini saya mau menyatakan, yang mengatakan ada operasi politik kebetulan Pak Jokowi. Yang menyatakan akan selesai sebelum 2029 kebetulan Projo. Ya kan? Dua kebetulan ini bagi saya akibatnya akan panjang,” pungkasnya.

(Awaludin)