Singgung Penyadapan Presiden, Puan Ingatkan Aparat Penegak Hukum Tak Jadi Alat Kekuasaan!

Mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) itu juga menyampaikan sejumlah isu yang menjadi perhatian DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan pada masa persidangan ini.

Puan menyebut penanganan kasus dugaan penyadapan Presiden menjadi salah satu isu yang akan dikawal DPR.

“Fungsi pengawasan DPR RI pada masa persidangan ini akan diarahkan pada berbagai isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat dan penting untuk ditindak lanjuti oleh Pemerintah,” ujarnya.

Berikut 12 isu yang menjadi perhatian DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan:

1. Penanganan kasus penyadapan Presiden RI.
2. Penyelesaian persoalan administrasi kewilayahan.
3. Penanganan kasus perundungan anak.
4. Upaya mengatasi kelangkaan dan kenaikan harga pakan ternak.
5. Percepatan pembangunan dan rekonstruksi infrastruktur pascabencana.
6. Gangguan keamanan, kemacetan, tata ruang dan pertanahan, serta perizinan di kawasan industri.
7. Perbaikan ketepatan sasaran dan tata kelola bantuan sosial.
8. Evaluasi penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta percepatan penanganan gangguan kesehatan masyarakat yang terdampak.
9. Kesiapan dan akurasi data dalam reformasi Program Jaminan Kesehatan Nasional.
10. Pemerataan program revitalisasi sekolah.
11. Perbaikan tata kelola dan regulasi pasar modal.
12. Penguatan ketahanan energi nasional melalui peningkatan produksi dan *lifting* minyak serta gas bumi dalam negeri.

(Awaludin)