Dia menegaskan apabila terdapat anggota IKAL-Lemhannas yang terlibat dan dinyatakan melanggar hukum, maka status akan dicabut keanggotaannya.
Pihaknya juga menyoroti pentingnya pembenahan dan pengawasan ketat terhadap penggunaan teknologi penyadapan milik negara. Termasuk adanya pembatasan kekuasaan negara dengan memperkuat controlling agar kekuasaan yang diberikan tidak terjadi penyimpangan.
"Penyadapan wajib mengacu pada prosedur hukum, hak asasi manusia, dan kepastian hukum agar tidak disalahgunakan oleh oknum pejabat atau mantan pejabat demi kepentingan pribadi maupun kelompok," pungkasnya.
(Fahmi Firdaus )