JAKARTA - Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menerima anggota DPR pengusul Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dalam pertemuan tersebut, hadir perwakilan dari seluruh fraksi di DPR RI.
Pertemuan itu dipimpin Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa yang didampingi Cucun Ahmad Syamsurijal. Dalam rapat tersebut, Saan menjelaskan bahwa anggota DPR memiliki hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat sebagaimana diatur dalam Pasal 20A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
"Hak menyatakan pendapat selanjutnya diatur dalam Pasal 79 ayat 4 Undang-Undang MD3, yaitu untuk menyatakan pendapat atas kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau dunia internasional; tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket; atau dugaan bahwa presiden dan atau wakil presiden melakukan pelanggaran hukum dan atau tindak lagi memenuhi, tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden," kata Saan saat memimpin rapat.