Apa Itu HMP, Hak Menyatakan Pendapat DPR yang Ramai Terkait Isu Pemakzulan Gibran?

Mekanisme Pengusulan HMP

Berdasarkan laman resminya, mekanisme penggunaan HMP diatur dalam Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2025. Berdasarkan Pasal 191, prosesnya sebagai berikut:

• Usul HMP diajukan oleh paling sedikit 25 anggota DPR.
• Usul disertai dokumen yang memuat sekurang-kurangnya:

a. materi dan alasan pengajuan usul pernyataan pendapat;

b. materi hasil pelaksanaan hak interpelasi atau hak angket; atau

c. materi dan bukti yang sah atas dugaan adanya tindakan atau tidak terpenuhinya syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden.

• Usul menjadi HMP DPR jika disetujui rapat paripurna yang dihadiri paling sedikit dua pertiga anggota dan disetujui paling sedikit dua pertiga anggota yang hadir.

Menurut Pasal 192, usul disampaikan pengusul kepada pimpinan DPR, diumumkan dalam rapat paripurna, lalu dijadwalkan oleh Badan Musyawarah. Jika usul diterima, DPR membentuk panitia khusus yang terdiri atas semua unsur fraksi.

Untuk dugaan pelanggaran oleh presiden dan/atau wakil presiden, prosesnya tidak berhenti di DPR. Jika rapat paripurna menerima laporan panitia khusus (pansus) atas materi tersebut, DPR menyampaikan keputusan HMP kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mendapatkan putusan. Keputusan paripurna itu harus disetujui rapat yang dihadiri paling sedikit dua pertiga anggota DPR dan disetujui paling sedikit dua pertiga anggota yang hadir.