Apa Itu HMP, Hak Menyatakan Pendapat DPR yang Ramai Terkait Isu Pemakzulan Gibran?

JAKARTA — Apa itu HMP atau Hak Menyatakan Pendapat DPR yang ramai dibahas untuk menyikapi isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka? HMP menjadi sorotan setelah diusulkan sejumlah anggota DPR terkait polemik surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran.

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menerima para legislator pengusul HMP pemakzulan Gibran sebagai Wapres. Adapun para pengusul HMP ini dihadiri perwakilan dari seluruh fraksi DPR.

Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menjelaskan, anggota DPR memiliki hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat sebagaimana diatur dalam Pasal 20A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

"Hak menyatakan pendapat selanjutnya diatur dalam Pasal 79 ayat (4) Undang-Undang MD3, yaitu untuk menyatakan pendapat atas kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di Tanah Air atau dunia internasional; serta tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket,” kata Saan saat memimpin rapat, Rabu (11/11/2026).

Lantas, apa itu Hak Menyatakan Pendapat dan bagaimana mekanisme pengusulan HMP? Simak selengkapnya.

Apa Itu Hak Menyatakan Pendapat?

Hak Menyatakan Pendapat (HMP) tergolong hak konstitusional DPR untuk menyampaikan pandangan atau sikap resmi terhadap isu-isu penting dalam penyelenggaraan negara. Melalui hak ini, DPR memiliki sarana untuk mengawasi jalannya pemerintahan.

Dasar hukum HMP bersumber dari Pasal 20A ayat (2) UUD 1945. Ketentuan itu dipertegas dalam Pasal 79 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

Merujuk Pasal 79 ayat (4) UU MD3, terdapat tiga situasi yang dapat melandasi DPR untuk menggunakan HMP, yaitu:

1. Kebijakan pemerintah atau peristiwa luar biasa yang terjadi, baik di dalam negeri maupun di tingkat internasional;
2. Tindak lanjut atas pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket; dan
3. Dugaan bahwa presiden dan/atau wakil presiden melakukan pelanggaran hukum, mulai dari pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, hingga perbuatan tercela, dan/atau dugaan bahwa keduanya tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden.