Apa Itu HMP, Hak Menyatakan Pendapat DPR yang Ramai Terkait Isu Pemakzulan Gibran?

Apabila rapat paripurna menolak laporan pansus, HMP dinyatakan selesai dan tidak dapat diajukan kembali pada periode keanggotaan DPR yang sama.

Putusan MK menentukan kelanjutannya. Jika MK menyatakan pendapat DPR terbukti, DPR menggelar rapat paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian kepada MPR. Jika tidak terbukti, usul pemberhentian tidak dapat dilanjutkan. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 7B UUD 1945, yang mengatur bahwa usul pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden hanya dapat diajukan DPR kepada MPR setelah lebih dulu meminta MK memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR.

Dengan demikian, pengajuan HMP belum berarti pemberhentian. Prosesnya masih harus melewati keputusan paripurna DPR, putusan MK, dan sidang MPR.

(Rahman Asmardika)