MENU
Untuk Anda
Kanal
About Us
JAKARTA - Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) menunda sementara sidang gugatan terkait Surat Keterangan (Suket), penyetaraan ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Majelis hakim membutuhkan waktu untuk bermusyawarah guna menentukan apakah perkara tersebut akan tetap dilanjutkan atau dihentikan.
"Kalau begitu sidang diskors dan akan kembali jam 14.30 WIB," ujar hakim ketua di ruang sidang PTUN, Kamis (12/11/2026).
Dalam persidangan hari ini, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) melalui kuasa hukumnya menyampaikan bahwa pihaknya telah mencabut Suket penyetaraan ijazah SMA Gibran. Bukti pencabutan tersebut juga telah disampaikan kepada Ketua PTUN Jakarta.
"Mengingat objek sengketa ini adalah sama dengan yang di perkara 62 dengan 255, nah sebagai pelaksanaan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap, kami sudah menyampaikan surat ke Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta di pagi hari tadi," ucap pengacara Kemendikdasmen di ruang sidang.
"Untuk itu, mengingat objek sengketa ini sudah kami cabut, secara faktual dinyatakan sudah tidak ada, kami memohon untuk pemeriksaan lebih lanjut dihentikan atau tidak dilanjutkan, Yang Mulia. Sebagai tembusan, jika Yang Mulia berkenan, kami ingin menyerahkan dokumen tersebut sebagai tembusan kepada Yang Mulia," sambungnya.
"Bahwa sekaligus kami sampaikan, pagi tadi kami juga telah menyampaikan surat kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, terkait dengan pelaksanaan putusan kasasi nomor 742 K/TUN/2026 tanggal 3 Oktober 2026, juncto putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta nomor 130/B/Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 12 Agustus tahun 2026, juncto putusan Tata Usaha Negara Jakarta nomor 62/G/2026/Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 21 Mei 2026," lanjutnya.
Diberitakan sebelumnya, gugatan terkait Suket penyetaraan ijazah SMA Gibran di PTUN dicabut oleh pihak penggugat, Mercy Sihombing. Langkah tersebut diambil karena pihak tergugat dinilai tidak menghadirkan bukti baru dalam persidangan.
Hal itu disampaikan kuasa hukum Mercy, Denny Indrayana, dalam sidang lanjutan Perkara Nomor 255/G/2026/PTUN.JKT dengan agenda penyerahan bukti di PTUN Jakarta Timur, Kamis (29/10/2026).
Denny mengatakan pihaknya telah meminta tergugat melampirkan bukti baru.
"Tapi, Tergugat entah dengan alasan apa tidak kunjung menghadirkan bukti-bukti itu, terutama yang kami ingat di MK itu yang sempat kami pahami ada tiga," ujar Denny.
Adapun tiga bukti tersebut yakni Certificate of Attendance di UTS Insurances, transkrip nilai Gibran, dan bukti enrollment. Menurut Denny, ketiga bukti itu hanya dipegang oleh Gibran.
"Kami tidak punya akses ke sana. Pada saat di MK itu diserahkan, kami juga meminta untuk melalui Majelis MK untuk mendapatkan bukti itu. Tapi, karena Tergugat saat itu hadir atas kewenangan Majelis, Majelis MK memutuskan bahwa bukti-buktinya hanya untuk Majelis," ungkap Denny.
Dia menegaskan, ketiga bukti tersebut penting untuk dihadirkan karena menjadi dasar penerbitan Suket penyetaraan pendidikan SMA atau tingkat sederajat bagi Gibran. Untuk itu, dia menyayangkan pihak tergugat tidak dapat melampirkan bukti-bukti tersebut.
"Dengan pertimbangan persidangan ini tidak kunjung mendapatkan kerja sama, dalam artian mencari keadilan secara bersama-sama oleh Tergugat, maka hari ini melalui Majelis, kami memasukkan surat pencabutan gugatan," ujarnya.
"Buat apalagi kalau ternyata Tergugat tidak mau menunjukkan dasar-dasar bukti-bukti melalui surat keterangan. Apalagi bukti-bukti itu toh sudah juga disampaikan ke pengadilan yang lain. Kita menjaga marwah pengadilan," lanjut Denny.
(Awaludin)