MENU
Untuk Anda
Kanal
About Us
JAKARTA - Direktorat Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Dittipid PPA-PPO) Bareskrim Polri, membongkar dua jaringan dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan modus penempatan pekerja migran Indonesia secara nonprosedural ke luar negeri.
Dalam pengungkapan tersebut, polisi menetapkan tujuh orang sebagai tersangka. Dua perkara itu melibatkan delapan korban perempuan, termasuk seorang pekerja migran yang meninggal dunia di Arab Saudi.
Kasubdit III Dittipid PPA-PPO Bareskrim Polri, Kombes Yolanda Evalyn Sebayang mengatakan, jaringan pertama menjalankan modus penempatan pekerja migran Indonesia secara nonprosedural ke Arab Saudi.
"Perkara ini bermula pada tahun 2024 ketika korban berinisial M ditawari pekerjaan sebagai asisten rumah tangga di Arab Saudi dengan iming-iming gaji sebesar 1.200 riyal," kata Yolanda dalam konferensi pers di Gedung Bareskrim Polri, Kamis (12/11/2026).
Korban diberangkatkan ke Arab Saudi pada 11 Agustus 2024. Namun, sekitar November 2025, korban menghubungi keluarganya dan menyampaikan bahwa dirinya mengalami gangguan kesehatan serta ingin kembali ke Indonesia.
Berdasarkan hasil penyidikan, korban diduga mengalami tekanan dan ancaman apabila menolak melanjutkan pekerjaannya.
"Pada Februari 2026, keluarga menerima informasi bahwa korban telah meninggal dunia di Arab Saudi. Jenazah korban kemudian dipulangkan ke Indonesia," ujar Yolanda.
Dalam perkara ini, polisi menetapkan dan menahan lima tersangka. Mereka terdiri dari perekrut lapangan, dua sponsor, komisaris, dan direktur utama PT Alpan Nusantara Perdana.
Tersangka berinisial M, seorang perempuan, berperan sebagai perekrut lapangan yang menawarkan pekerjaan kepada korban sebagai asisten rumah tangga di Arab Saudi. Selanjutnya, korban diserahkan kepada pihak sponsor.
Tersangka AS, perempuan, berperan sebagai sponsor yang mengurus proses dan keberangkatan korban serta berkoordinasi dengan pihak terkait. Sementara tersangka N, laki-laki, membantu pengurusan dokumen, perjalanan, dan proses pemberangkatan korban.
Adapun tersangka R, perempuan, selaku komisaris PT Alpan Nusantara Perdana, berperan mengoordinasikan pengurusan enjaz, biometrik atau sidik jari, serta penerbitan visa korban melalui perusahaan.
Sementara tersangka AN, laki-laki, selaku direktur utama perusahaan tersebut, berperan dalam pengurusan visa, termasuk pemrosesan data paspor korban melalui sistem enjaz.
"Dalam perkara ini terdapat satu korban yaitu almarhumah M, dan adapun barang bukti yang diamankan antara lain 6 unit telepon genggam, 2 unit CPU, dokumen paspor, kartu keluarga, dokumen pemberangkatan, serta dokumen transaksi keuangan," ucap Yolanda.
Para tersangka dijerat dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, Pasal 81 dan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, serta Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.
Selain kasus penempatan pekerja migran ke Arab Saudi, Bareskrim Polri juga mengungkap dugaan TPPO dengan modus perekrutan perempuan untuk dipekerjakan ke luar negeri melalui jalur Singapura dan Turki.
Yolanda menjelaskan, perekrutan korban berlangsung pada periode Agustus hingga Oktober 2026. Para korban berasal dari sejumlah wilayah di Indonesia, antara lain Jawa Barat, Maluku, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur.
"Dalam perkara ini, korban direkrut pada periode Agustus sampai dengan Oktober 2026 dari sejumlah wilayah di Indonesia, antara lain Jawa Barat, Maluku, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur," tuturnya.
Para korban dijanjikan pekerjaan sebagai asisten rumah tangga di luar negeri. Mereka juga difasilitasi untuk menjalani pemeriksaan kesehatan, mengurus paspor, mendapatkan tempat penampungan, hingga pengaturan tiket penerbangan.
Rute perjalanan yang disiapkan dimulai dari Jakarta menuju Singapura. Perjalanan kemudian direncanakan berlanjut melalui Doha dan Istanbul, Turki, sebelum para korban menuju negara penempatan di kawasan Timur Tengah.
Dalam perkara kedua ini, polisi menetapkan dua tersangka, yakni BRT dan BD. Keduanya diduga memiliki peran berbeda dalam proses pemberangkatan dan penempatan korban.
BRT, laki-laki, berperan mengatur dan melaksanakan proses pemberangkatan, mulai dari pemesanan tiket penerbangan, pemberian uang kepada calon pekerja migran, pendampingan di Bandara Soekarno-Hatta, hingga mengantar korban ke negara transit, Singapura.
Sementara BD, laki-laki, berperan mempersiapkan dan memfasilitasi proses penempatan korban. Perannya meliputi penyediaan tempat penampungan, pemeriksaan kesehatan, pengurusan paspor, pembiayaan dan pembelian tiket penerbangan lanjutan menuju Turki, serta pemberian sejumlah uang kepada korban.
"Dalam perkara ini terdapat 7 korban perempuan yang berasal dari beberapa wilayah di Indonesia," tutur Yolanda.
Atas perbuatannya, para tersangka dalam perkara kedua dijerat dengan Pasal 4 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 serta Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017.
(Awaludin)