Gibran Mundur Jadi Wapres, Pengamat Sebut Tiga Kalangan Ini Berpotensi Jadi Penggantinya

Zakky Mubarok Santosa, Jurnalis
Kamis 12 November 2026 22:20 WIB
Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden RI.
Share :

JAKARTA - Pengamat politik Ubedilah Badrun memberikan prediksi terkait sosok yang berpeluang menggantikan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden (Wapres) RI. Sosok pengganti ini dinilai krusial untuk menjaga kesinambungan roda pemerintahan ke depan.

Menurut dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ) itu, figur paling rasional untuk dipilih Presiden Prabowo Subianto berasal dari koalisi partai pemerintah, partai oposisi, maupun kalangan teknokrat. Sosok tersebut juga harus memiliki integritas tinggi serta rekam jejak ketokohan yang kuat.

"Siapa sosok penggantinya? Paling rasional hanya ada tiga pilihan, yaitu berasal dari koalisi partai pemerintah, dari partai penyeimbang/oposisi, dan dari kelompok nonpartai, yaitu dari profesional akademis teknokratis yang memiliki integritas yang tinggi dan memiliki jejak ketokohan yang kuat," ujar Ubedilah saat dikonfirmasi iNews Media Group, Kamis (12/11/2026).

Dia menjelaskan, setelah mundurnya Gibran, berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 presiden berhak mengajukan dua nama calon wapres kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) paling lambat dalam waktu 60 hari. Selanjutnya, MPR menggelar sidang untuk memilih dan melantik satu dari dua calon yang diajukan presiden.

"Pengganti Wapres itu ditentukan oleh Presiden dan MPR. Sebab menurut Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, jika Wakil Presiden mengundurkan diri atau berhenti, penggantinya dipilih oleh MPR dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden," jelasnya.

Aktivis 1998 itu juga menerangkan bahwa penyelenggaraan pemilihan wapres harus segera dijalankan dalam sidang MPR paling lambat 60 hari sejak terjadinya kekosongan jabatan.

"Pemilihan tersebut harus diselenggarakan dalam sidang MPR selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari sejak terjadinya kekosongan jabatan wapres. Dari dasar konstitusi itu berarti kuncinya ada di presiden dan keputusannya ada di MPR," pungkasnya.

 

Halaman:
Share :
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Berita Terkait
Terpopuler
Telusuri berita News lainnya