3 WNI Dijual Jadi Pengantin Rp 500 Juta ke China, Kemlu Desak Pelaku Ditindak

"Selain itu, terdapat persepsi yang keliru bahwa perkawinan dengan WNA hanya bersifat informal seperti nikah siri, pada kenyataannya perkawinan tersebut dilangsungkan secara resmi dan dicatatkan secara sipil di negara setempat, sehingga menimbulkan konsekuensi hukum bagi kedua belah pihak," jelas Heni.

Heni mengatakan, para WNI juga kerap belum sepenuhnya memahami bahwa apabila di kemudian hari tidak lagi ingin melanjutkan perkawinan, proses perceraian tidak dapat dilakukan secara mudah dan harus mengikuti ketentuan hukum yang berlaku di negara tersebut.

Heni mengimbau masyarakat agar senantiasa berhati-hati dan meningkatkan kewaspadaan terhadap tawaran perjodohan atau perkawinan dengan WNA, terutama yang menjanjikan mahar atau keuntungan finansial dalam jumlah besar dan penggunaan dokumen yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. 

"Masyarakat diharapkan memastikan latar belakang calon pasangan, dan legalitas proses perkawinan melalui instansi berwenang sebelum mengambil keputusan," imbaunya.

(Awaludin)