3 WNI Dijual Jadi Pengantin Rp 500 Juta ke China, Kemlu Desak Pelaku Ditindak

JAKARTA - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI mengapresiasi langkah Polri yang telah berhasil mengungkap praktik tindak pidana perdagangan orang (TPPO), dengan modus pengantin pesanan yang melibatkan sejumlah WNI ke RRT. 

Sebelumnya, Dittipid PPA-PPO Bareskrim Polri mengungkap kasus TPPO dengan modus pengantin pesanan ke China. Sebanyak tiga perempuan asal Indonesia berinisial HA, MM, dan MA menjadi korban sindikat ini. 

Para korban dijanjikan mahar sebesar Rp 20-25 juta. Kemudian, diimingi dengan uang bulanan sekitar Rp 4-5 juta, ketika tiba di China. Setiap perempuan diduga ditawarkan dengan nilai transaksi mencapai Rp 400 juta sampai dengan Rp 500 juta.

"Untuk ke-3 korban tersebut masing masing berasal dari Indramayu, Jakarta Pusat, dan Jakarta Selatan," kata Heni, Jumat (13/11/2026).

Heni mengatakan, Kemlu juga mengharapkan agar para korban mendapatkan pemenuhan hak-haknya, termasuk restitusi sesuai ketentuan yang berlaku, serta pendampingan dan pemulihan psikologis untuk membantu mengatasi trauma yang dialami.

"Dalam kasus pengantin pesanan, yang selama ini ditangani, para WNI umumnya terjerat karena tergiur tawaran perkawinan dengan WNA yang menjanjikan stabilitas ekonomi karena laki-laki WNA terkesan memiliki kondisi ekonomi yang lebih baik, serta adanya pemberian uang mahar dalam jumlah besar," kata Heni.

"Selain itu, terdapat persepsi yang keliru bahwa perkawinan dengan WNA hanya bersifat informal seperti nikah siri, pada kenyataannya perkawinan tersebut dilangsungkan secara resmi dan dicatatkan secara sipil di negara setempat, sehingga menimbulkan konsekuensi hukum bagi kedua belah pihak," jelas Heni.

Heni mengatakan, para WNI juga kerap belum sepenuhnya memahami bahwa apabila di kemudian hari tidak lagi ingin melanjutkan perkawinan, proses perceraian tidak dapat dilakukan secara mudah dan harus mengikuti ketentuan hukum yang berlaku di negara tersebut.

Heni mengimbau masyarakat agar senantiasa berhati-hati dan meningkatkan kewaspadaan terhadap tawaran perjodohan atau perkawinan dengan WNA, terutama yang menjanjikan mahar atau keuntungan finansial dalam jumlah besar dan penggunaan dokumen yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. 

"Masyarakat diharapkan memastikan latar belakang calon pasangan, dan legalitas proses perkawinan melalui instansi berwenang sebelum mengambil keputusan," imbaunya.

(Awaludin)