Sejumlah Kader Segel Kantor PPP, Ada Apa?

JAKARTA – Puluhan kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang tergabung dalam Front Pemuda Persatuan Pembangunan (F-PPP) menggelar aksi di Kantor DPP PPP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Jumat (13/11/2026). Dalam aksi tersebut, mereka menyegel kantor partai berlambang Kakbah sebagai bentuk protes terhadap kebijakan kepengurusan DPP yang dinilai merugikan sejumlah kader.

Menurut Koordinator Kader Penyelamat Ka'bah (KPK), Ahmad Yani, aksi tersebut merupakan bentuk perlawanan terhadap pemberhentian sejumlah pengurus partai yang dianggap dilakukan secara sepihak oleh Ketua Umum PPP Mardiono. Beberapa nama di antaranya Taj Yasin Maimoen (Gus Yasin) yang sebelumnya menjabat Sekretaris Jenderal PPP serta Agus Suparmanto sebagai Wakil Ketua Umum. 

"Semua kader dan pengurus yang telah berjuang baik tenaga, pikiran bahkan hartanya tapi tidak dihargai partai. Kemudian abang kita, Bang Sandiaga uno yang kebetulan Ketua Bapilu diberhentikan yang tidak sesuai dengan AD/ART," katanya saat membacakan pernyataan sikap, dikutip dari keterangannya.

Ahmad Yani menambahkan, partai semestinya memberikan penghargaan kepada kader yang telah mencurahkan tenaga, pikiran, hingga materi untuk membesarkan organisasi. Ia menilai, kontribusi mereka tidak seharusnya diabaikan begitu saja melalui keputusan pemberhentian.

Dia juga menyoroti dinamika internal PPP setelah pelaksanaan Muktamar. Menurutnya, kondisi tersebut seharusnya menjadi momentum untuk membangun rekonsiliasi dan menyatukan kembali kekuatan partai, bukan justru memperlebar perpecahan. Namun, Ahmad Yani menilai kebijakan Mardiono dan jajaran pengurus DPP justru bertentangan dengan semangat rekonsiliasi. Pasalnya, pemberhentian sejumlah pengurus dinilai semakin memperkeruh situasi internal, termasuk terhadap pengurus dan anggota DPRD di sejumlah daerah.

Selain persoalan pemberhentian kader, Ahmad Yani turut mempersoalkan keputusan Mahkamah Partai yang disebutnya tidak mendapatkan perhatian dari kepengurusan DPP. Padahal, menurut dia, keberadaan Mahkamah Partai memiliki kedudukan penting dalam menjaga konstitusi dan kehormatan organisasi.

"Kemudian keputusan mahkamah partai politik, mahkamah partai itu dijamin dalam undang-undang sebagai apa, sebagai penegak maruwah konstitusi partai tapi itu diabaikan. Mengenai apa, ketua sekretaris di sejumlah daerah diberhentikan seperti di Bali, kepulauan riau, termasuk di prabumulih, belum lagi yang lain," ujarnya.

Lebih lanjut, Ahmad Yani menjelaskan aksi penyegelan kantor DPP PPP tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil Musyawarah Besar (Mubes) yang digelar secara daring. Kegiatan itu disebut diikuti sekitar 200 fungsionaris PPP dari 38 provinsi dan mendapat dukungan melalui petisi dari 500 kader tingkat kabupaten/kota, mulai dari Aceh hingga Papua.

Salah satu hasil Mubes tersebut adalah desakan kepada Menteri Hukum agar mencabut surat keputusan (SK) kepengurusan Mardiono. Selain itu, massa aksi juga menyampaikan tuntutan agar Presiden memberhentikan Mardiono dari jabatannya sebagai Utusan Khusus Presiden (UKP).

"Segel kantor DPP PPP sampai tuntutan kader dipenuhi untuk seluruhnya," katanya.

(Arief Setyadi )