Sejumlah Kader Segel Kantor PPP, Ada Apa?

"Kemudian keputusan mahkamah partai politik, mahkamah partai itu dijamin dalam undang-undang sebagai apa, sebagai penegak maruwah konstitusi partai tapi itu diabaikan. Mengenai apa, ketua sekretaris di sejumlah daerah diberhentikan seperti di Bali, kepulauan riau, termasuk di prabumulih, belum lagi yang lain," ujarnya.

Lebih lanjut, Ahmad Yani menjelaskan aksi penyegelan kantor DPP PPP tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil Musyawarah Besar (Mubes) yang digelar secara daring. Kegiatan itu disebut diikuti sekitar 200 fungsionaris PPP dari 38 provinsi dan mendapat dukungan melalui petisi dari 500 kader tingkat kabupaten/kota, mulai dari Aceh hingga Papua.

Salah satu hasil Mubes tersebut adalah desakan kepada Menteri Hukum agar mencabut surat keputusan (SK) kepengurusan Mardiono. Selain itu, massa aksi juga menyampaikan tuntutan agar Presiden memberhentikan Mardiono dari jabatannya sebagai Utusan Khusus Presiden (UKP).

"Segel kantor DPP PPP sampai tuntutan kader dipenuhi untuk seluruhnya," katanya.

(Arief Setyadi )