MENU
Untuk Anda
Kanal
About Us
JAKARTA – Pemerintah menyusun desain penguatan kompetensi kepengasuhan pesantren. Pasalnya, penguatan perlindungan santri perlu diterjemahkan ke dalam praktik keseharian pesantren.
Direktur Bina Pendidikan Muadalah dan Diniyah Formal, Kemenag, Mastuki mengatakan, perlindungan santri tidak boleh berhenti pada keberadaan tata tertib, dokumen kebijakan, atau larangan melakukan kekerasan.
Lembaga Pendidikan di Pesantren membutuhkan sistem pengasuhan yang benar-benar bekerja, mulai dari kapasitas pengasuh, mekanisme pelaporan, akses pertolongan, hingga evaluasi terhadap praktik kepengasuhan.
“Regulasi harus menjadi pedoman yang hidup, bukan sekadar dokumen administratif yang tersimpan tanpa berdampak langsung terhadap kehidupan santri," kata Mastuki, dikutip, Minggu (15/11/2026).
Menurut Mastuki, landasan kebijakan mengenai perlindungan santri sebenarnya telah berkembang. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren memberikan pengakuan terhadap peran pesantren dalam pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat, dengan tetap memperhatikan tradisi serta kekhasannya.
Di sisi lain, sejumlah regulasi memberikan arah bagi penguatan perlindungan anak dan pengasuhan ramah anak, seperti ; PMA Nomor 73 Tahun 2022, KMA Nomor 91 Tahun 2025, Kepdirjen Pendis Nomor 1262 Tahun 2024, dan Kepdirjen Pesantren Nomor 13 Tahun 2026.
Mastuki menjelaskan, bahwa keberadaan regulasi perlu diikuti peningkatan kemampuan orang-orang yang berada paling dekat dengan kehidupan santri.