JAKARTA - Direktur Eksekutif Institute for Policy, Energy, and Economics (Inspec), Fathul Nugroho, menilai Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad layak diusulkan menjadi calon wakil presiden (cawapres) kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Hal itu dilandasi penilaian bahwa Dasco mampu membersamai Presiden untuk menuntaskan agenda pertumbuhan ekonomi dan program strategis pemerintah hingga 2029.
"Pak Dasco orang yang tepat untuk membersamai Pak Prabowo mendorong pertumbuhan ekonomi bangsa. Beliau memahami arah kebijakan Presiden sejak awal dan punya jam terbang panjang di parlemen. Bekal ini penting supaya program pemerintah bergerak cepat, dari pembahasan anggaran di DPR sampai eksekusi di lapangan," ujar Fathul, Senin (16/11/2026).
"Pak Dasco bisa menjadi bridge of the nation, di mana beliau mau duduk bersama semua pihak, mendengar, lalu menjembatani kepentingan yang berbeda ke dalam satu agenda bangsa. Wakil Presiden dengan kemampuan seperti ini akan meringankan beban Presiden," kata Fathul.
Menurut Fathul, pemerintah membutuhkan stabilitas politik untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen. Setelah konsolidasi politik selesai, pemerintah dapat kembali memusatkan energi pada pembangunan ekonomi dan program strategis, seperti swasembada pangan dan energi, hilirisasi, Makan Bergizi Gratis, serta Koperasi Merah Putih.
"Investor dan pelaku usaha membaca kepastian politik. Begitu konsolidasi tuntas, kita bisa kembali bicara soal pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja, dan daya saing industri," ucapnya.
Fathul pun berharap wapres terpilih dapat memperkuat pelaksanaan visi Asta Cita dan program prioritas Presiden. Ia menyebut pengembangan kawasan pertumbuhan ekonomi baru di luar Jawa, termasuk Papua, sebagai salah satu agenda besar. Agenda itu berjalan seiring dengan hilirisasi, industrialisasi, dan penyediaan energi yang terjangkau bagi industri.
"Arah pembangunan Presiden sudah jelas. Swasembada pangan, energi, dan air, peningkatan kualitas pendidikan, sampai penguasaan sains dan teknologi. Semua program itu menuntut eksekusi cepat dan koordinasi yang rapi antara kementerian, DPR, dan pemerintah daerah. Dengan kepastian politik dan keahlian Pak Dasco dalam mengelola stakeholder, Presiden Prabowo dapat fokus menjalankan program pembangunan," tutur Fathul.
(Arief Setyadi )