JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menghormati proses demokrasi dalam menyampaikan usulan dan pendapat terkait calon wakil presiden (cawapres). Hal itu ia sampaikan menyusul namanya masuk dalam bursa cawapres pengganti Gibran Rakabuming Raka.
"Saya menghormati demokrasi, ya menghormati kebebasan menyampaikan aspirasi, pikiran. Jadi kalau masyarakat ingin mencalonkan si A, si B itu menurut saya sih silakan aja. Enggak bisa kita larang-larang, enggak bisa kita halang-halangi," ujar Yusril di Sawah Besar, Jakarta Pusat, Selasa (17/11/2026).
"Presiden kan tentu menyimak wacana yang berkembang di masyarakat. Dan saya percaya Pak Presiden kita itu orang yang punya insting politik yang sangat tajam, dan punya wawasan politik yang sangat luas, dan punya pengalaman yang panjang juga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita," katanya.
Yusril mengatakan, ada atau tidaknya wacana bursa calon wapres, dirinya meyakini Presiden Prabowo telah memiliki gambaran dan pertimbangan mengenai sosok yang dinilai tepat untuk menjalankan roda pemerintahan.
"Saya yakin ada atau tidak ada wacana, ada atau tidak aspirasi yang disampaikan, Pak Presiden itu pasti sudah punya satu pikiran, satu gambaran untuk memilih orang yang beliau anggap paling tepat untuk membantu beliau sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia," ungkapnya.
Ia juga memastikan akan menghormati dan menjunjung tinggi apa pun keputusan yang diambil Presiden Prabowo dalam menentukan calon wapres pengganti Gibran.
"Dan seperti yang saya katakan tadi, apa pun keputusan dari Pak Presiden itu kita akan hormati dan kita junjung tinggi, itulah keputusan beliau," tuturnya.
Yusril menambahkan, sebagai orang yang berpandangan hukum, dirinya harus memisahkan cara berpikir hukum dari kepentingan politik. Menurutnya, munculnya wacana tersebut merupakan bagian dari proses demokrasi yang perlu diberi ruang. Namun, keputusan akhir tetap berada di tangan Presiden.
"Jadi saya sebagai orang yang berpikir hukum itu enggak boleh berpikir politik, ya. Pikirannya harus seperti itu. Dan saya tadi mengatakan bahwa itu adalah bagian daripada demokrasi ya supaya ada wacana berkembang, pada akhirnya keputusan ada di tangan Presiden," pungkasnya.
(Arief Setyadi )