Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement

Bursa Cawapres Memanas, Dasco hingga Sri Sultan HB X Berpeluang Gantikan Gibran

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Selasa, 17 November 2026 |16:39 WIB
Bursa Cawapres Memanas, Dasco hingga Sri Sultan HB X Berpeluang Gantikan Gibran
Dasco hingga Sri Sultan HB X Berpeluang Gantikan Gibran/Okezone
A
A
A

JAKARTA - Bursa calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka kian memanas jelang sidang paripurna pemilihan dan penetapan wapres baru yang diundur menjadi 9 Desember 2026. Konstitusi mengatur bahwa tenggat waktu Presiden menyetor dua nama 14 hari sebelum pelaksanaan sidang paripurna.

Partai politik koalisi seperti PAN hingga Partai Demokrat secara tegas menyerahkan hak prerogatif pengusulan cawapres sepenuhnya kepada Presiden Prabowo Subianto.

Di internal Partai Gerindra, nama-nama seperti Sufmi Dasco Ahmad, Sugiono dan Ahmad Muzani menguat sebagai calon kandidat pendamping kepala negara. Sementara itu, nama Sri Sultan Hamengkubuwono X juga diusulkan sebagai cawapres.

“Indonesia sedang membutuhkan perekat. Sri Sultan Hamengkubuwono X adalah tokoh yang diterima lintas partai, lintas agama, lintas suku, dan lintas generasi. Beliau milik seluruh bangsa, bukan milik satu golongan," kata Ketua Jaringan Alumni Yogyakarta, Heroe Waskito, Selasa (17/11/2026).

Dia mengingatkan kembali peran Sultan saat menjaga ketenangan bangsa pada masa sulit 1998. Pada 20 Mei 1998, dalam Pisowanan Ageng di Alun-alun Utara Yogyakarta, Sultan mengajak masyarakat menjaga kerukunan, perdamaian, dan ketertiban, sehingga Yogyakarta tetap tenang.

Sementara pada 10 November 1998, Sultan juga duduk bersama Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, dan Amien Rais di Ciganjur untuk mencari titik temu bagi masa depan bangsa.

"Di saat genting, Sultan memilih merangkul, menenangkan, dan mempertemukan. Itulah watak yang dibutuhkan seorang Wakil Presiden menjaga persatuan dan membantu Presiden merawat kerukunan bangsa," ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Jaringan Alumni Yogyakarta, Eko Prastowo, mengatakan,  Sultan juga memenuhi kebutuhan Presiden akan Wakil Presiden yang tidak membawa kepentingan partai.

Sesuai UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY, Gubernur DIY tidak boleh menjadi anggota partai politik, dan Sultan telah meninggalkan keanggotaan partai sejak 2012.

 

Halaman:
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement