JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyebut mekanisme pemilihan wakil presiden (wapres) pengganti melalui sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), tidak jauh berbeda dengan proses pemilihan presiden dan wakil presiden pada 1999.
Yusril menjelaskan, pemungutan suara akan dilakukan dengan cara setiap anggota MPR menuliskan nama calon pilihannya di kertas. Kertas tersebut kemudian dimasukkan ke kotak suara untuk dihitung secara manual.
"Mungkin tidak banyak perbedaannya dengan pemilihan presiden dan wakil presiden pada tahun 1999 yang lalu," ujar Yusril, Selasa (17/11/2026).
"Kalau MPR itu memilih orang, artinya bukan tertutup orang boleh TV boleh menyiarkan begitu. Sidangnya terbuka, tapi siapa yang dipilih itu nanti biasanya ditulis di kertas, dimasukkan di kotak satu demi satu dan setelah itu dihitung satu demi satu," jelasnya.
Yusril juga mengungkapkan, MPR telah membentuk tim khusus untuk memverifikasi kelengkapan administrasi dan persyaratan dua calon wapres yang akan diajukan Presiden Prabowo Subianto.
Tim tersebut diberi waktu maksimal dua minggu untuk melakukan pemeriksaan. Jika ditemukan kekurangan dokumen atau persyaratan, calon yang bersangkutan harus melengkapinya dalam tenggat waktu tersebut.
"Oh teknis pemilihan. Ya MPR itu kan sudah membentuk tim untuk melakukan verifikasi terhadap calon yang diserahkan oleh presiden nantinya, dan itu diberi waktu 2 minggu untuk melakukan verifikasi. Kalau ada kekurangan-kekurangan dalam waktu 2 minggu itu harus dilengkapi, ya," katanya.
Apabila seluruh persyaratan telah dinyatakan lengkap sesuai ketentuan undang-undang, tahapan pemilihan akan dilanjutkan berdasarkan Peraturan Tata Tertib MPR.
"Dan kalau misalnya sudah dinyatakan lengkap segala persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, maka pemilihan akan dilaksanakan sesuai dengan peraturan tata tertib MPR," terangnya.
MPR telah menetapkan pemilihan wapres pengganti digelar pada 9 Desember 2026. Jadwal tersebut berubah dari rencana sebelumnya, yakni 2 Desember 2026.
Dengan jadwal terbaru itu, Presiden Prabowo Subianto harus menyerahkan dua nama calon wapres kepada MPR paling lambat 25 November 2026.
Hingga Selasa (17/11/2026), Yusril memastikan Presiden Prabowo belum menyerahkan nama-nama calon tersebut kepada MPR.
(Awaludin)