Firda juga meminta koordinasi antara aparat penegak hukum, LPSK, serta lembaga layanan perlindungan perempuan dan anak terus diperkuat untuk memastikan korban mendapatkan perlindungan selama proses hukum berlangsung.
"Kami meminta agar proses perlindungan ini terus dikawal, termasuk memastikan korban mendapatkan jaminan keamanan, pendampingan psikologis, serta perlindungan dari segala bentuk intimidasi maupun tekanan yang berpotensi mempengaruhi proses hukum,” tegasnya.
Dia mengingatkan, korban yang telah memberanikan diri melapor tidak boleh justru menghadapi tekanan atau mengalami viktimisasi berulang. Karena itu, penanganan perkara harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), terutama terkait hak korban atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan.
Pasal 23 UU TPKS juga mengatur bahwa perkara tindak pidana kekerasan seksual tidak dapat diselesaikan di luar proses peradilan, kecuali terhadap pelaku anak sebagaimana diatur dalam undang-undang.
"Apabila berdasarkan hasil penyidikan ditemukan bukti yang cukup mengenai adanya tindak pidana, maka proses hukum harus dilanjutkan sesuai ketentuan yang berlaku. Tidak boleh ada tekanan maupun upaya penyelesaian informal yang justru mengabaikan hak-hak korban dan ketentuan hukum," tuturnya.