Usai Geledah Posko, Polri Kantongi Fakta dan Bukti Baru Kasus Dugaan Makar Presiden

Puteranegara Batubara, Jurnalis
Kamis 19 November 2026 11:30 WIB
Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Susatyo Purnomo Condro (foto: Okezone)
Share :

JAKARTA - Bareskrim Polri menyatakan telah mengantongi fakta dan alat bukti baru, dalam kasus dugaan makar yang berkaitan dengan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Susatyo Purnomo Condro, mengungkapkan bahwa salah satu temuan tersebut diperoleh penyidik setelah menggeledah rumah Irjen Eko Hadi Santoso yang diduga digunakan sebagai posko makar di kawasan Cipete, Jakarta Selatan.

"(Fakta dan bukti baru) tidak hanya (dari penggeledahan) itu," kata Susatyo kepada wartawan, Kamis (19/11/2026).

Susatyo menjelaskan, temuan tersebut akan dipaparkan dalam gelar perkara internal yang melibatkan Divisi Propam, Itwasum, Biro Wassidik, Kompolnas, hingga saksi ahli.

Selain itu, fakta dan berbagai alat bukti yang telah dikumpulkan akan menjadi bahan untuk menentukan pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tersebut.

"Terkait fakta dan bukti baru dalam penyidikan yang telah dilakukan. Kami ingin memastikan bahwa penyidikan berjalan sesuai dengan prosedur hukum berdasarkan KUHP dan KUHAP baru," ujar Susatyo.

 

Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, Irjen Ahrie Sonta, dan Irjen Slamet Uliandi sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto, penghapusan data elektronik, serta akses ilegal.

Listyo Sigit, Eko Hadi Santoso, dan Ahrie Sonta ditahan di Rutan Mako Brimob Polri. Sementara itu, Slamet Uliandi dikenakan tahanan rumah dengan alasan kesehatan.

Mabes Polri sebelumnya menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Irjen Ahrie Sonta dalam sidang etik pada Selasa (10/11/2026).

Terbaru, Polri juga menjatuhkan sanksi pemecatan terhadap Irjen Eko Hadi Santoso dalam sidang etik pada Selasa (17/11/2026).

Peristiwa penyadapan tersebut diduga berlangsung pada periode 2025–2026. Sejumlah nomor telepon diduga dimasukkan ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi.

 

Selain Presiden, penyadapan diduga menyasar sejumlah pejabat negara, tokoh politik, media massa, organisasi kemasyarakatan (ormas), lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga pengusaha.

Keempat tersangka dijerat Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun penjara.

Mereka juga dikenakan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP dengan ancaman pidana enam tahun serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan ancaman pidana delapan tahun.

(Awaludin)

Halaman:
Share :
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Berita Terkait
Terpopuler
Telusuri berita News lainnya