Share

Mengenal Presiden kedua RI, Syafruddin Prawiranegara

K. Yudha Wirakusuma (okezone), Okezone · Selasa 08 November 2011 15:52 WIB
https: img.okezone.com content 2011 11 08 435 526586 rCwnEzn4a4.png Syafruddin Prawiranegara/Ist

Sindonews.com - Pemerintah melalui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) siang tadi menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada tujuh orang putra terbaik bangsa.

Dari tujuh pahlawan nasional baru tersebut, ada nama Mr Syafruddin. Dia adalah sosok yang berjasa terhadap negeri ini, akhirnya diakui sebagai pahlawan nasional setelah menunggu cukup lama. Syafruddin layak mendapat anugerah pahlawan nasional, karena banyak nilai keteladanan yang bisa diambil dari pribadinya.

Baca Juga: Lifebuoy x MNC Peduli Ajak Masyarakat Berbagi Kebaikan dengan Donasi Rambut, Catat Tanggalnya!

Keluarga Syafruddin merasa senang dan bangga atas gelar pahlawan tersebut. “Ya, tentu bagaimanapun juga kita mesti tawadu,” kata anak keempat Syafruddin, Farid Syafruddin. Farid menuturkan, ayahnya pasti juga merasa senang atas gelar pahlawan yang diterima keluarganya. "Tapi yang paling penting adalah perjuangannnya belum selesai, masih banyak hal-hal yang perlu diperjuangkan," tegasnya di kompleks Istana Negara,Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Selasa (8/11/2011).

 

Dengan gelar tersebut, Farid berharap generasi muda betul-betul memahami kiprah Syafruddin dalam sejarah Indonesia. Karena menurutnya, selama ini banyak yang tidak mengerti apa sesungguhnya yang diperjuangkan Syafruddin semasa hidupnya.

 

Mr Syafruddin yang dikenal sebagai Ketua Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) merupakan pribadi yang memiliki integritas, multitalenta, kritis, tegas, dan terbuka. Tugas yang dilakukan Syafruddin sebagai ketua PDRI selama 207 hari merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjuangan bela negara. Berdasarkan Kepres Nomor 28 Tahun 2006 ditetapkan setiap tanggal 19 Desember diperingati sebagai hari bela negara untuk memperingati deklarasi PDRI oleh Syafruddin di Sumatera Barat pada 19 Desember 1948.

 

Sementara itu, dalam tinjauan mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie, Syafruddin adalah Presiden RI yang sah kedua, setelah Soekarno, dan punya jasa besar terhadap bangsa ini. Syafruddin berhak mendapat penghormatan yang tinggi dari negara.

Jimly berpendapat, secara hukum tidak perlu ada keraguan bagi untuk menyatakan bahwa Syafruddin selaku Ketua PDRI antara tanggal 19 Desember 1948 sampai dengan tanggal 13 Juli 1949 adalah kepala negara dan kepala pemerintahan Republik Indonesia yang sah, yaitu Presiden Republik Indonesia dalam keadaan darurat. Dalam sistem UUD 1945, kepala negara dan kepala pemerintahan Republik Indonesia itu tiada lain adalah Presiden Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Sekadar diketahui, Syafruddin tercatat menjadi Ketua PDRI dalam waktu yang tidak lama, tetapi dapat dikatakan sangat menentukan dalam perjalanan sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berdaulat berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Negara Indonesia merdeka dan berdaulat diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada tanggal 18 Agustus 1945, Soekarno dan Mohammad Hatta dipilih dan ditetapkan menjadi Presiden dan Wakil Presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).

Untuk melengkapi diri dengan pemerintahan yang diharapkan dapat bekerja efektif, Presiden menetapkan mengangkat Syahrir menjadi Perdana Menteri atau Menteri Utama untuk pertama kali pada tanggal 14 November 1945. Perdana Menteri atau Menteri Utama yang dimaksud, mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Presiden.

Namun, oleh karena Kerajaan Belanda ingin terus menancapkan pengaruhnya di Indonesia yang mereka anggap masih merupakan daerah jajahan mereka, pemerintahan Republik Indonesia belum dapat bekerja dengan tenang dan stabil. Kerajaan Belanda sendiri baru bersedia mengakui kemerdekaan Indonesia sesudah perjanjian Roem Royen yang menghasilkan kesepakatan mengenai pembentukan pemerintahan federal, Republik Indonesia Serikat (RIS) pada tahun 1949.

Oleh karena itu, sebelum pengakuan kedaulatan secara resmi diberikan oleh Kerajaan Belanda pada tanggal 27 Desember 1949, Soekarno buru-buru dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia Serikat (RIS) di Keraton Yogyakarta pada tanggal 17 Desember 1949.

Selama periode 17 Agustus 1945 sampai dengan 17 Desember 1949, terjadi banyak pergolakan yang tiada henti-hentinya dalam hubungan antara pemerintahan Republik Indonesia dengan penjajah Belanda. Agresi demi agresi datang secara bergantian, dan puncaknya Soekarno dan Mohammad Hatta tertangkap pada tanggal 19 Desember 1948, di pusat pemerintahan Republik Indonesia yang ketika itu berkedudukan di Yogyakarta.

Menjelang penangkapan, memang keadaan negara sudah sama-sama disadari oleh semua pemimpin pemerintahan, karena berada dalam keadaan yang sangat tegang dan genting karena kuatnya tekanan militer dari pihak penjajah. Karena itu, pada tanggal 19 Desember 1948 diadakan rapat yang dipimpin Presiden yang menentukan, bahwa jika pemerintahan tidak dapat berfungsi, pemerintahan dikuasakan kepada Syafruddin yang ada di Sumatera.

Jika pemerintahan di Sumatera tidak dapat berfungsi, maka pemerintahan dikuasakan kepada Duta Besar RI A.A. Maramis di New Delhi. Tentu saja perlu dicatat, rapat ini memang menghasilkan dokumen resmi mengenai adanya mandat dari Presiden Soekarno kepada Mr Syafruddin Prawiranegara untuk membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia di Sumatera.

Tetapi, dapat dipersoalkan apakah informasi mengenai adanya mandat yang dituliskan dalam surat dari Presiden Soekarno sebelum ditangkap diterima atau tidak, atau setidaknya diketahui atau tidak oleh Syafruddin di Sumatera Barat. Hal ini biasa dijadikan pertimbangan untuk menentukan keabsahan tidaknya peralihan kekuasaan dari Soekarno ke Syafruddin berdasarkan hasil rapat tersebut. Di kemudian hari, memang diketahui bahwa surat mandat tersebut ternyata tidak langsung diterima di Sumatera Barat, karena jauhnya jarak transportasi Yogyakarta-Sumatera Barat, tempat Syafruddin bersembunyi dari tentara Belanda.

Namun memperhatikan, pada tanggal yang sama, yaitu 19 Desember 1948 terjadi rapat penting di Yogyakarta dan di Sumatera Barat untuk membahas akibat penangkapan terhadap Bung Karno dan Bung Hatta terhadap status Republik Indonesia, tentu tidak masuk akal untuk menyimpulkan bahwa Syafruddin sama sekali tidak mengetahui kejadian di Yogyakarta itu.

Adanya peristiwa penangkapan oleh tentara Belanda itu tentu diketahui oleh semua orang melalui radio yang disiarkan ke seluruh Indonesia. Adanya kesepakatan mengenai skenario pemberian mandat untuk membentuk pemerintahan darurat itupun pasti sudah diketahui sejak sebelumnya, sehingga Menteri Syafruddin yang sedang mengadakan kunjungan kerja ke Sumatera Barat langsung mengambil inisiatif untuk mengadakan rapat dan membentuk pemerintahan darurat RI di Sumatera.

Pengumuman secara terbuka mengenai terbentuknya PDRI memang agak terlambat dilakukan, tidak bersamaan dengan tanggal pemberian mandat, yaitu 19 Desember 1948. Berhubungan fasilitas radio baru dapat diperoleh dan dikuasai oleh PDRI baru pada tanggal 22 Desember 1948, maka pengumuman yang gencar dan terbuka yang dipancarkan ke seluruh Indonesia baru dimulai pada tanggal 22 Desember tersebut.

Stasiun radio yang dibawa bergerilya oleh Syafruddin dan kawan-kawan untuk pertama kali baru pada tanggal 22 Desember itulah dapat berhubungan dengan Stasiun Radio AURI yang lain, baik yang berada di Jawa maupun di Sumatera (Ranau, Jambi, Siborong-Borong dan Kotaraja). Syafruddin merasa gembira menerima laporan mengenai hasil tes kemampuan Stasiun Radio PDRI, dan langsung mengumumkan berdirinya PDRI pada hari itu juga.

(ram)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini