Masyarakat Indonesia di Jerman Tolak Kunker DPR
JAKARTA - Kunjungan kerja (kunker) yang dilakukan oleh beberapa anggota DPR RI ke Jerman tampaknya akan kembali menuai protes keras dari berbagai kalangan.
Selain penolakan yang berasal dari dalam negeri, kunker 11 anggota Badan Legislasi (Baleg) juga mendapatkan penolakan dari luar negeri terutama mayarakat Indonesia di Jerman. Mereka yang tergabung Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) di Jerman serta Pengurus Cabang Istimewa (PCI) Nahdlatul ulama (NU) dan Watch Indonesia di Jerman menyatakan penolakanya.
"Merujuk pada tuntutan PPI Berlin/Jerman dan PCI NU Jerman atas kunjungan kerja DPR RI komisi I ke Jerman pada April 2012 lalu yang belum terpenuhi dan untuk mengantisipasi rencana Kunjungan Kerja ini, maka PPI Berlin, PCI NU Jerman dan Watch Indonesia menyatakan penolakan rencana kunjungan kerja tersebut," kata Ketua PCI NU Jerman, Suratno melalui rilisnya kepada wartawan di Jakarta, Jumat (16/11/2012).
PPI, PCI NU, serta Watch Indonesia berpendapat sebaiknya para anggota dewan tersebut lebih memfokuskan diri pada masalah-masalah di tanah air terutama yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi DPR. Pasalnya, wakil rakyat di parlemen tersebut sedang mendapatkan sorotan dan kritikan tajam dari berbagai pihak.
"Hendaknya mereka menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan hal yang akan mereka studi bandingkan dengan mengandalkan informasi-informasi serta kerjasama dengan lembaga-lembaga terkait di dalam-negeri," paparnya.
Menurut Suratno, seharusnya para pejabat negara terutama DPR harus mampu melakukan penghematan anggaran.
"Hendaknya mereka memiliki sense of crises ditengah keterpurukan ekonomi bangsa dengan melakukan penghematan anggaran. Kegiatan kunjungan kerja ke luar negeri merupakan bentuk pemborosan anggaran karena selama ini belum teruji efektivitas dan manfaatnya," ungkapnya.
Kata dia, pihaknya menuntut adanya transparansi atas kunker, berupa tujuan, biaya perjalanan, akomodasi, jadwal, materi-materi yang di bicarakan dan partner kerja di tempat tujuan.
Selain itu, masyarakat Indonesia di Jerman juga menuntut adanya publikasi hasil konkret dari kunker ke luar negeri yang selama ini dilakukan oleh DPR. Terutama dalam konteks kunjungan ke Jerman pada April 2012 lalu.
"Hal tersebut seharusnya dipublikasikan secara resmi yang bisa diakses oleh masyarakat secara luas dari jauh-jauh hari, minimal 1 bulan sebelum keberangkatan," tegasnya.
(Catur Nugroho Saputra)
