Share

Anggota Dewan Cari Biaya "Kenakalan" dari Otak Atik APBN

Aisyah, Okezone · Selasa 25 Maret 2014 08:37 WIB
https: img.okezone.com content 2014 03 25 339 960190 v0zA8MTgp1.jpg

JAKARTA - Dana kesenangan dan kenakalan para anggota dewan rupanya diambil dengan cara mengotak-atik proyek yang tertera dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pasalnya, gaji yang diperoleh oleh anggota DPR sebagian besar disumbangkan untuk partai dan fraksi.

 

Hal itu dikemukakan oleh Koordinator Advokasi dan Investigasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Uchok Sky Khadafi. Uchok menghitung, gaji yang diperoleh oleh anggota dewan tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan partai dan rumah tangga mereka. Apalagi, lanjut Uchok, banyak anggota dewan yang gaya hidupnya sangat hedonism suka berfoya-foya dan menjadi kenikmatan nafsu di luar gedung parlemen.

 

“Jadi untuk memenuhi kebutuhan itu semua, karena gaji tidak cukup, maka mereka bermain pada proyek-proyek APBN. Dari proyek-proyek APBN inilah mereka memperoleh uang lebih banyak dibandingkan gaji mereka,” kata Uchok saat berbincang dengan Okezone, Senin (25/3/2014).

 

Fitra mencatat, total gaji anggota dewan sebesar Rp58.639.000 dimana gaji bersumber dari gaji pokok dan tunjangan buat keluarga sebesar Rp15.858.000 dan sudah dipotong pajak. Selanjutnya, diluar gaji dan tunjangan keluarga, mereka memperoleh juga tunjangan lain karena jabatan dan kegiatan lainnya sebesar Rp42.781.000.

 

“Gaji sebesar Rp56.8 juta harus disumbang lagi buat fraksi dan partai dimana masing-masing partai berbeda tarifnya. Perkiraan saya, sekitar 50% sudah habis dipotong. Belum lagi, anggota dewan harus menyumbang kepada partai pada level kabupaten provinsi di daerah pemilihan mereka,” ungkap Uchok.

 

Disampaikan Uchok, partai harus mencari pendanaan partai yang halal dengan mengembalikan partai kepada rakyat dan bukan dimiliki oleh sekelompok orang atau sekelompok keluarga sebagai partai mata pencaharian mereka.

 

“Jadi gaji sih sedikit. Tapi untuk anggaran operasional kenakalan anggota mereka akan lebih besar daripada gaji mereka. Mereka mengotak-atik APBN alias minta jatah dengan alasan untuk konstituen,” tukasnya.

(ful)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini