nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Srikandi Parpol Tersangkut Korupsi Sepanjang 2013

Misbahol Munir, Jurnalis · Senin 30 Desember 2013 11:45 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2013 12 30 339 919117 1exdK2l5av.jpg Ratu Atut Chosiyah (Foto: Dok. Okezone)

JAKARTA - Kasus korupsi masih menjuarai jagat pemberitaan di media sepanjang tahun 2013. Tak hanya kaum pria, sepak terjang perempuan pun ikut mewarnai dalam berbagai kasus dugaan korupsi baik yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi dan lembaga penegak hukum lainnya.

Bahkan, keterlibatan kaum hawa dalam kasus dugaan korupsi lebih banyak dari tahun sebelumnya. Hampir di setiap parpol, kader perempuannya ikut terseret dan mendekam di jeruji sel tahanan.

Siapa saja mereka, srikandi-srikandi parpol yang tengah mendekam di balik sel tahanan.

1. Ratu Atut Chosiyah

Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah yang juga putri Jawara Banten ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus suap sengketa Pilkada Lebak, Banten. Putri Jawara Banten ini ditahan di Rutan Pondok Bambu. Terkuaknya keterlibatan Wakil Bendara Umum DPP Golkar itu dalam kasus suap sengketa Pilkada Lebak Banten yang menjadikan Ketua MK Akil Mochtar setelah melakukan penyelidikan beberapa bulan secara maraton. Selain kasus suap sengketa Pilkada Lebak, Atut juga menjadi tersangka kasus korupsi pengadaan Alat Kesehatan (Alkes).

Selain Atut, adiknya Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan, lebih dahulu menempati sel tahanan setelah pengembangan kasus tertangkap tangan Akil, dan Anggota DPR Fraksi Golkar Chairun Nisa di Kompleks Rumah Jabatan Widya Chandra, Jakarta Selatan.

Kasus korupsi Banten yang tengah ditangani lembaga anti rasuah Kuningan itu disinyalir sebagai kejahatan keluarga.

2. Chairun Nisa

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat asal Fraksi Partai Golkar ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap sengketa pemilihan kepala daerah di Gunung Mas, Kalimantan. Chairun Nisa diduga menjadi perantara suap ke mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Akil Mochtar dari pengusaha Cornelis Nalau dan Bupati Gunung Mas Hambit Bintih.

Sebelumnya, Nisa yang juga menjabat sebagai Wakil Bendahara Majelis Ulama Indonesia (MUI) sempat bolak balik KPK sebagai saksi tersangka kasus korupsi Pengadaaan Alquran, Zulkarnaen Djabar, teman separtainya di Komisi VIII DPR.

3. Angelina Sondakh

Perempuan cantik yang memiliki nama lengkap Angelina Patricia Pingkan Sondakh ini ditetapkan sebagai tersangka KPK saat menjabat sebagai anggota Komisi X dan anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR beberapa tahun lalu.

Putri Indonesia 2001 itu, dalam dakwaan disebut menerima uang dari Grup Permai senilai total Rp12,58 miliar dan 2.350.000 dolar AS. Menurut dakwaan, pemberian uang itu, dilakukan secara bertahap dan melalui kurir. Beberapa kali uang diantarkan ke ruangan anggota DPR asal Fraksi PDI Perjuangan yang juga anggota Banggar, I Wayan Koster. Jumlahnya, miliaran rupiah. Selain itu, dalam dakwaan disebutkan, Wayan Koster meminta fee kepada Grup Permai.

Fee atau imbalan uang ke Koster dan Angie itu untuk anggaran yang dikoordinasikan keduanya selaku Koordinator dan Wakil Koordinator Komisi X di Banggar DPR.

Angie sudah menjalani hukuman di tahanan selama setahun lebih terkait kasus suap kepengurusan anggaran di Kementerian Pemuda dan Olahraga serta Kementerian Pendidikan Nasional.

Awalnya, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi memvonis Angie 4,6 tahun penjara dan denda Rp250 juta subsider enam bulan kurungan. Namun karena terlalu ringan, KPK melakukan banding atas vonis tersebut. Akhirnya Mahkamah Agung, memvonis istri almarhum Adjie Massaid itu dengan kurungan 12 tahun penjara, dan denda Rp500 juta.

Meski sempat dicekal bebergian ke Luar Negeri selama enam bulan, Koster hingga kini masih berstatus sebagai saksi.

Kasus yang menjerat Angie ini merupakan pengembangan kasus suap wisma atlet SEA Games yang menjerat mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin.

Walau sudah mendekam di penjara, tak lantas kasus dugaan korupsi Angie sudah usai. Beberapa lalu, Angie masih sering bolik-balik KPK dengan berstatus sebagai saksi dalam kasus korupsi pembangunan Sport Center Hambalang, Bogor, Jawa Barat untuk tersangka mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum.

Hebohnya lagi, Angie diduga menjadi tukang bagi-bagi fee uang ke anggota Komisi X DPR dari setiap tender yang dimenangkan Group Permai di Kemenpora.

4. Wa Ode Nurhayati

Wa Ode Nurhayati, Politikus PAN ini menjadi terpidana kasus suap Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID). Wa Ode didakwa menerima suap Rp 6,25 miliar dari tiga pengusaha, Fahd El-Fouz, Paulus Nelwan, dan Abram Noach Mambu untuk memuluskan pengalokasian DPID. Wa Ode divonis enam tahun penjara, denda Rp500 juta rupiah dan subsidair 6 bulan kurungan, pada Kamis 18 Oktober 2013.

Wa Ode sempat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) karena vonis yang dijatuhkan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dirasa tidak adil. Namun, MA menolak permohonan kasasi tersebut dan Wa Ode sah menyandang terpidana korupsi dalam kasus DPID.

Akhirnya, pascaputusan MA, yang dikeluarkan majelis kasasi yang dipimpin Hakim Agung Artidjo Alkotsar, didampingi anggota Hakim Agung Leopold Luhut Hutagalung dan hakim ad hoc pada MA pada 28 Mei 2013, Komisi Pemberantasan Korupsi mengeksekusi mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Wa Ode Nurhayati yang divonis enam tahun penjara dalam kasus korupsi Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID), Selasa, 16 Juli 2013.

“Putusan Wa Ode sudah inkracht (berkekuatan hukum tetap) sehingga dilakukan eksekusi,” kata Juru Bicara KPK Johan Budi, di Jakarta, Selasa. Dengan eksekusi ini, Wa Ode resmi berstatus sebagai narapidana. Dia pun saat ini mendekam di Lembaga Pemasyarakatan Pondok Bambu.

Hasil pengembangan penyelidikan KPK terkait kasus suap pengalokasian DPID itu akhirnya berhasil menjebloskan seorang pengusaha, yang tak lain penyuap Wa Ode sendiri yaitu, Fahd El-Fouz. Selain Fahd, KPK juga menetapkan politikus Golkar Haris Surahman, yang diduga menjadi perantara Fahd El-Fouz ke mantan anggota Banggar DPR, Wa Ode Nurhayati untuk meloloskan pengalokasian DPIPD tersebut.

Peran pimpinan Banggar DPR juga terungkap dalam persidangan Wa Ode terkait kasus pengalokasian DPID ke sejumlah daerah. Pengusaha Fahd A Rafiq saat bersaksi untuk Wa Ode di Pengadilan Tipikor Jakarta beberapa waktu lalu mengungkapkan, pimpinan Banggar DPR Tamsil Linrung dan mantan Banggar DPR Mirwan Amir mendapat jatah masing-masing dalam mengurus alokasi DPID.

Menurut Fahd, Tamsil mengurus alokasi DPID untuk Kabupaten Pidie Jaya. sementara Mirwan mendapat jatah mengurus DPID untuk Kabupaten Bener Meriah dan Aceh Besar. KPK sampai saat ini, terus memvalidasi informasi yang terungkap dalam persidangan kasus tersebut. Apakah nama-nama yang terungkap dalam persidangan tersebut bakal ikut menghuni sel tanahan, kita tunggu aksi KPK pada 2014.

5. Siti Hartati Tjakra Murdaya

Hampir setahun Siti Hartati Tjakra Murdaya menjadi penghuni rumah tahanan. Mantan Anggota Dewan Pembina DPP Partai Demokrat Siti Hartati Murdaya ini menjadi terpidana kasus suap pengurusan sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) dan Izin Usaha Perkebunan lahan kelapa sawit di Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah.

Kasus ini bermula saat KPK menangkap tangan dua petinggi PT Hardaya Inti Plantation, yaitu Yani Anshori dan Gondo Sujono, saat hendak menyuap Bupati Buol Amran Batalipu terkait kepengurusan HGU perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Bukal, Kabupaten Buol.

Gondo ditangkap pada 27 Juni di Bandar Udara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Banten. Sukirno, dan Dedi Kurniawan juga ikut ditangkap namun akhirnya dilepaskan karena tidak terbukti terlibat. Adapun Yani Anshori tertangkap tangan KPK pada 26 Juni saat melakukan penyuapan di Kabupaten Buol.

Setelah itu, KPK menetapkan, Direktur Utama PT Hardaya Inti Plantation, sebagai tersangka karena diduga menyuap Bupati Buol Amran Batalipu terkait kepengurusan HGU perkebunan di Buol.

Akhirnya, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada awal Februari 2013 memvonis anggota tim sukses pemenangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini dengan hukuman dua tahun delapan bulan penjara dan denda Rp 150 juta subsider 3 bulan kurungan.

Kasus HGU dan Izin Usaha Perkebunan lahan kelapa sawit di Kabupaten Buol, belum sepenuhnya tuntas. Pasalnya, masih banyak pihak yang disebut dalam persidangan dan diduga terlibat belum jelas statusnya.

6. Rina Iriani

Kader PDI Perjuangan yang juga Bupati Karanganyar ini ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah terkait kasus korupsi pembangunan perumahan buruh Griya Lawu Asri (GLA).

Penetapan tersangka terhadap Riana, dinilai sudah melalui proses panjang. Kejati Jateng telah menegantongi keterangan sejumlah saksi dan alat bukti terkait keterlibatan orang nomor 1 di Karanganyar tersebut.

Kasus korupsi Griya Lawu Asri, perumahaan buruh yang diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, sudah melibatkan sejumlah nama. Salah satunya mantan suami Bupati Karanganyar Rina Iriani, Tony Haryono. Ia sudah menjalani hukuman.

Sungguh ironis para srikandi parpol ini justru terjerambab kasus korupsi. Padahal keterlibatan mereka dalam dunia politik diharapkan bisa mengangkat martabat serta mampu memperjuangkan hak-hak politik kaum perempuan yang selama ini masih jauh dari harapan. Semoga kejadian srikandi politik berujung di bui tak membuat kapok kaum hawa terjun ke dunia politik yang memangmembutuhkan perannya.

(hol)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini