Yusril Tegaskan Gugatannya ke MK Tak Akan Ubah Undang-Undang

Angkasa Yudhistira, Okezone · Selasa 21 Januari 2014 16:41 WIB
https: img.okezone.com content 2014 01 21 339 929552 PfBRsI6z5P.jpg Yusril Ihza Mahendra (Foto: Okezone)

JAKARTA - Ketua Majelis Syuro PBB Yusril Ihza Mahendra menegaskan jika permohonan gugatan yang diajukannya ke Mahkamah Konstitusi (MK), tentang berlangsungnya Pilpres dan Pileg secara bersamaan, tak perlu mengubah undang-undang.

"Justru itu, tadi yang dikatakan hakim ketua panel, saya diminta untuk mengajukan statement negatif bahwa ini bertentangan dengan konstitusi dan meminta MK memaknai, saya tidak mau. saya tidak mau terjebak seperti itu. karena pasal-pasal dari UUD itu, UU yang saya uji jelas-jelas bertentangan dengan konstitusi," kata Yusril di Gedung MK, Selasa (21/1/2014).

Tuntutan Yusril, adalah MK menafsirkan maksud UUD bahwa pemilu dilaksanakan secara serentak, tidak terpisah seperti sekarang. "Bahwa maksud UUD bahwa partai politik itu mengajukan capres sebelum pelaksanaan pemilu DPR, DPD, dan DPRD. Kalau MK menafsirkan seperti itu tidak pelu perubahan Undang-undang. Putusan MK itu langsung mengikat dan Undang-undang langsung batal normanya," bebernya.

Dengan begitu, maka perubahan yang terjadi hanya pada peraturan KPU tentang pelaksanaan pemilu. "Tapi tidak diperlukan Undang-Undang baru," tegasnya.

Sebab itu, pakar hukum tata negara ini meyakini jika gugatannya dikabulkan MK, tak akan membuat molor pelaksanaan pemilu. "Tidak mungkin ada pemilu nanti ditunda sampai 2015," tegasnya.

Yusril pun membantah jika gugatannya itu hanya untuk kepentingannya pribadi. "Permohonan pengujian di MK itu kalau dikabulkan dia akan berlaku bagi semua orang. Misalnya saya dicekal imigrasi lalu saya menggugat ke MK. Ketika UU Imigrasi itu dibatalkan oleh MK, Anda pun menikmati hal itu. Siapa yang mengatakan itu hanya untuk kepentingan pribadi saya?" pungkasnya.

(ydh)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini