SBY Istimewakan Corby

Tegar Arief Fadly, Okezone · Sabtu 08 Februari 2014 12:56 WIB
https: img.okezone.com content 2014 02 08 339 937891 jNeIuTIx7W.jpg

JAKARTA - Pemberian pembebasan bersayarat untuk Schapelle Leigh Corby menunjukkan bahwa pemerintah lembek dan tidak konsisten, karena tidak memberikan efek jera terhadap para pengedar narkoba. Padahal Corby dikenal sebagai Ratu Marijuana yang menjadi pengedar besar transnasional. Hal ini menimbulkan banyak kecaman dari berbagai pihak, terutama Komisi Hukum DPR RI.

"50 orang setiap harinya meninggal dunia lantaran narkoba. Harusnya kita tegas, karena berkaitan dengan masa depan generasi muda bangsa," kata Anggota Komisi Hukum DPR, Aboe Bakar Al Habsyi saat dihubungi di Jakarta, Sabtu (8/2/2014).

Menurut dia, pemerintah seakan mengistimewakan Corby. Hal itu dapat dilihat dari pemberian remisi terhadap wanita asal Australia itu beberapa waktu lalu. Padahal pemerintah sudah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, tentang pengetatan remisi dan pembebasan bersyarat untuk napi koruptor, narkoba dan teroris.

Bila Corby diberikan remisi, sambung dia,  berarti ada inkonsistensi dalam menjalankan kebijakan, bahkan bisa dikatakan ada ketidakadilan. Apalagi sebelumnya Presiden SBY pernah memberi grasi kepada Corby berupa pengurangan hukuman selama lima tahun.

"Corby juga mendapatkan pengurangan hukuman 6 bulan bertepatan dengan peringatan 17 Agustus 2013. Padahal corby bukanlah justice collaborator. Kita jangan sampai mengistimewakan Corby," tegasnya.

Sesuai dengan PP yang telah diterbitkan Menkumham, sambung politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, seharusnya Corby tidak layak diberikan fasilitas remisi ataupun pembebasan bersyarat. "Oleh karena jangan lembek terhadap para pengedar narkoba dan harus konsisten terhadap kebijakan penegakan hukum di negara ini," tutup Aboe. (gar)

(ahm)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini