DPR Akan Panggil Menkum HAM Terkait Pembebasan Corby

Arief Setyadi , Okezone · Minggu 09 Februari 2014 10:13 WIB
https: img.okezone.com content 2014 02 09 339 938106 M1BFQRTyIN.jpg Schapelle Leight Corby

JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menolak keras kebijakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang membebaskan terpidana kasus narkotika, Schapelle Leigh Corby.

Atas hal itu, anggota Komisi III DPR RI, Ahmad Yani berencana akan memanggil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) Amir Syamsuddin ke DPR untuk menjelaskan alasan dibebaskannya terpidana asal Australia itu.

"Kita akan bertanya atas dasar apa pembebasan itu diberikan. Yang jelas kita (DPR) bakal memanggil Menkumham, dan dia harus menjelaskan itu (alasannya)," katanya kepada Okezone, Sabtu (8/2/2014) malam.

Rencananya, sambung Yani, ia akan membahas itu pada Senin 10 Februari dengan anggota komisi III lainnya, sebelum melayangkan surat panggilan.

Politisi asal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini menambahkan, kalau Menkumham dinilai tidak cukup memberikan alasan, tentunya tidak menutup kemungkinan DPR juga akan memanggil SBY dengan menggunakan hak interplasi.

"Kita juga bisa melakukan hak interplasi ke presiden sebagaimana diatur oleh undang-undang," ujarnya.

Seperti diketahui, SBY mengeluarkan kebijakan untuk memberikan Corby bebas bersyarat. Dimana, Corby bebas terhitung 8 Februari 2014 bersama dengan 1.291 narapidana setelah divonis selama 20 tahun pada 2006 berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA) lantaran menyelundupkan ganja 4,1 kilogram. Belakangan ia terus mendapat pengurangan hukuman menjadi 15 tahun, dan juga mendapat remisi 25 bulan.

(hol)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini